pilihan +INDEKS
Sukseskan SE2026, Pemda dan BPS Harus Bersinergi
JAKARTA – Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan BPS di seluruh Indonesia. Dukungan tersebut mencakup sosialisasi masif, fasilitasi sarana prasarana, hingga pendampingan pendataan guna memastikan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha berjalan optimal.
Amalia menyebutkan, kepala daerah bersama BPS daerah perlu berkolaborasi memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan publisitas SE2026, melalui penayangan media luar ruang berupa spanduk, videotron dan sebagainya.
Dia menerangkan, dengan adanya sosialisasi dan publisitas yang masif, maka diharapkan masyarakat di daerah tersebut memahami dan merasa memiliki untuk bisa berpartisipasi dalam SE2026 ini."Lokasi publisitas SE2026 ini bisa dilakukan dengan pemasangan spanduk atau videotron di gedung pemerintah, fasilitas umum atau lokasi belanja," ujar kepala BPS RI dalam rakor pengendalian inflasi, Senin (15/6/26).
Amalia menambahkan, sinergi BPS dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan SE2026 ini bisa juga melalui dukungan fasilitasi sarana dan prasarana.Diantaranya bisa melalui kegiatan Ngisi Bareng (Ngibar) kuesioner SE2026 dan atau rapat koordinasi berkala dalam rangka memantau capain proges pendataan lapangan.
"Ngisi kuesioner bareng ini bisa dilakukan dengan para pelaku usaha karena ini tentunya bisa membantu dari pelaksanaan SE2026 ini," ujar dia.
Kepala BPS RI menambahkan, pemerintah daerah diharapkan menerima petugas sensus dan memfasilitasi pendataan Forum Konsultasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat lainnya, serta mendorong publikasi dokumentasi proses pendataan tersebut sebagai teladan bagi masyarakat luas.
Selanjutnya, dalam menyukseskan SE2026 ini, dia juga mengharapkan Pemda menugaskan perangkat daerah untuk memfasilitasi pengumpulan data BUMD, serta memastikan seluruh badan usaha terdata dengan lengkap.
Kemudian menugaskan perangkat daerah memfasilitasi pendampingan pengumpulan data melalui kegiatan Ngibar dan pendataan lengkap SE2026 secara door to door bagi seluruh pelaku usaha.
"Nantinya dashboard SE2026 bisa dipantau Kemendagri dan Pemda sudah sejauh mana capaian progresnya di wilis masing-masing," tutupnya.
Berita Lainnya +INDEKS
Heli WB dan OMC Gempur Karhutla Inhu, Inhil, dan Meranti
PEKANBARU - Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejuml.
Plt Gubri Minta Transparansi Penghitungan Pajak PI 10 Persen WK Rokan
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta adanya transparansi .
Mencegah Karhutla Susulan, BPBD Riau Siagakan Tim Pemadam di Bekas Kebakaran
PEKANBARU — Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.
Hotspot Turun Drastis, Plt Gubri: Pendinginan Lahan Gambut Pascakebakaran Harus Dilakukan
PEKANBARU - Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau m.
Plt Gubernur Riau Dorong Masjid Agung An-Nur Jadi Ruang Keagamaan yang Terbuka dan Bermanfaat
PEKANBARU – Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mendorong agar Masjid Agun.
Komitmen Plt Gubri Tingkatkan Infrastruktur, Tahun Ini Ruas Jalan Mahato-Manggala 8,9 Km Dirigid
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya meningkatkan .





.jpg)

