Latest Posts

Perlebar Tiga Ruas Jalan di Pekanbaru, Agung Nugroho Apresiasi Dukungan Pemprov Riau

Tue, 06 Oct 2026 19:04:15 +0700

PEKANBARU — Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru.

Apresiasi tersebut disampaikan Agung menyusul adanya sejumlah pekerjaan perbaikan dan pelebaran jalan yang dilakukan Pemprov Riau di tiga ruas jalan utama di Kota Pekanbaru.

Agung menyebut, pelebaran jalan tersebut berada di kawasan Panam, Simpang SKA, serta ruas jalan di sekitar Masjid Agung An-Nur Pekanbaru.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru mengucapkan terimakasih, sekaligus apresiasi kepada gubernur yang sudah membangun perbaikan jalan dan pelebaran di Pekanbaru. Ada di Panam pelebaran, Simpang SKA, dan di dekat Masjid Agung,” ujar Agung, Selasa (6/10/2026).

Menurut Agung, pembangunan infrastruktur tersebut menunjukkan komitmen Pemprov Riau dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu dinilai penting, terutama di tengah kondisi fiskal pemerintah daerah yang membutuhkan pengelolaan anggaran secara cermat dan berdasarkan skala prioritas.

Ia menilai, pembangunan dan pelebaran jalan di Pekanbaru merupakan salah satu bentuk prioritas pelayanan publik yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita melihat di tengah kondisi fiskal Pemprov Riau, tetap memprioritaskan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Salah satunya prioritas pembangunan jalan di Pekanbaru ini,” katanya.

Agung meyakini pelebaran pada tiga ruas jalan utama tersebut akan memberikan dampak yang cukup luas. Tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berkendara, tetapi juga diharapkan mampu membantu mengurai persoalan kemacetan di sejumlah titik.

Dengan bertambahnya kapasitas jalan, arus lalu lintas di kawasan tersebut diharapkan menjadi lebih lancar. Terlebih, ruas-ruas jalan yang mendapat perhatian merupakan jalur yang memiliki aktivitas lalu lintas cukup tinggi.

“Kami meyakini dengan pelebaran jalan di tiga ruas jalan utama di Pekanbaru ini, dampaknya akan sangat luas. Terutama terhadap kenyamanan masyarakat dan kita harapkan juga dapat mengurai kemacetan,” ujar Agung.

Agung pun kembali menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Riau, khususnya Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, atas dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau sangat diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kab. Kampar Sisa Masa Bhakti 2025-2030

Mon, 14 Sep 2026 22:36:46 +0700

Bangkinang Kota, Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kampar Masa Bakti 2025–2030 resmi dikukuhkan di Balai Bupati Kampar Oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos, MT dan disaksikan langsung oleh Ketua Departemen Perlindungan ASN DP Korpri Nasional Dr. Drs. Karjono Atmo Suharto, DH, Kepala Biro Humas Setjen DP Korpri Nasional Rudy Purnama Djaya, SE, MM, Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen DP Korpri Nasional Marissa AF Sianipar, M.Hum serta Kabsubbag Persuratan Setjen DP Korpri Nasional Slamet, Sap. pada Senin (14/9).

Dalam sambutannya, Ketua Departemen Perlindungan ASN menyampaikan rasa syukurnya dapat hadir bersama menyaksikan pengukuhan ini. Ia menegaskan pentingnya peran KORPRI sebagai motor penggerak pelayanan publik yang profesional dan adaptif. Dengan melaksanakan Panca Prasetya KORPRI, tugas ASN untuk pemerintah dan negara dapat terlaksana. KORPRI adalah kekuatan strategis bangsa dalam mendorong pelayanan publik yang adaptif dan inovatif.

Ia juga menekankan tiga hal pokok yang harus dijalankan oleh ASN sebagai anggota KORPRI. Pertama, KORPRI harus menjadi wadah tunggal yang menegakkan persatuan, menjaga netralitas, dan profesionalisme. “KORPRI harus tegak lurus kepada bangsa dan negara, menjaga netralitas, dan profesionalisme,” tegasnya.
Kedua, ASN dituntut meningkatkan kompetensi. Menurutnya, kualitas sumber daya ASN masih perlu dioptimalkan agar mampu memberi kontribusi besar bagi pembangunan. Ketiga, KORPRI juga bertugas meningkatkan kesejahteraan anggota, baik melalui jaminan kesehatan, perumahan, maupun pensiun. Ia bahkan mendorong ASN berwirausaha untuk memperluas lapangan kerja.

Sementara itu, Bupati Kampar memberikan apresiasi atas pengukuhan pengurus baru ini. Menurutnya, momentum ini merupakan bentuk komitmen ASN dalam melayani bangsa. “Menjadi anggota KORPRI berarti siap menjaga netralitas, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Tidak hanya bekerja sebagai birokrat, tetapi juga sebagai pelayan publik,” ujar Ahmad Yuzar sembari melemparkan senyum khasnya.

Bupati Kampar juga berpesan agar para pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan ini memegang teguh sumpah jabatan, menjaga nama baik institusi, serta menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing. “Tunjukkan dedikasi dan loyalitas dalam bekerja, serta jadilah agen perubahan yang memberi teladan,” pungkasnya.

Diwaktu yang sama Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP M.Si Sekda Kampar yang juga merupakan Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kampar juga turut mengatakan bahwa Korpri harus menjadi Mitra Strategis Pemerintah Daerah sekaligus menjadi kekuatan yang menyatukan seluruh ASN dalam mendukung keberhasilan Pembangunan Kabupaten Kampar.

Acara pengukuhan ini turut dihadiri oleh perwakilan Forkopimda Kabupaten Kampar, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda Kampar, Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan seluruh Camat se Kabupaten Kampar, menyudahi acara Bupati Kampar beserta tamu undangan berkenan memberikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru dikukuhkan.

Mancokau Ikan Lubuk Larangan Tanjung Belit, Bupati Kampar : Kearifan Lokal Menjaga Alam dan Menyatukan Masyarakat

Sat, 05 Sep 2026 22:36:16 +0700

Kampar Kiri Hulu – Tradisi Mancokau Ikan di kawasan Lubuk Larangan Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, kembali digelar, Sabtu (5/9/2026). Tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun ini bukan sekadar kegiatan menangkap ikan, tetapi menjadi wujud nyata kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan sumber daya perairan.

Hadir mendampingi Bupati Kampar didampingi oleh Sekda Kampar Dr. Ardi Mardiansyah S.STP M.Si dan isteri yang juga Ny. Yuni Pratiwi Sari Ardi Mardiansyah , Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Afdal, ST, MT, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Zulfahmi, Kepala Bapenda Kampar Zamhur, ST, MT, Kepala Dinas Pertanian Nurilahi Ali, Ketua Baznas Kampar Arizon, SE, Camat Kampar Kiri Hulu Bustamar beserta Forkopimcam, para Kabag di Lingkungan Setda Kampar Kepala desa Tanjung Belit Efri Desmi.

Di tengah arus perkembangan zaman, masyarakat Desa Tanjung Belit tetap mempertahankan tradisi Lubuk Larangan sebagai bagian dari warisan leluhur. Kawasan sungai yang ditetapkan sebagai Lubuk Larangan tidak boleh sembarangan dieksploitasi, Ada aturan adat yang mengikat dan hingga kini masih dipegang teguh oleh masyarakat.

Setelah melalui masa larangan, masyarakat kemudian diperbolehkan mengambil ikan secara bersama-sama melalui tradisi Mancokau, Momen tersebut menjadi sebuah perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga mempererat silaturahmi dan rasa kebersamaan masyarakat.

Tradisi ini sekaligus mengajarkan bahwa alam bukan sekadar sumber yang dapat dimanfaatkan, melainkan amanah yang harus dijaga. Dengan memberikan waktu bagi ikan untuk berkembang biak, masyarakat turut memastikan keberlangsungan ekosistem sungai dan ketersediaan ikan bagi generasi berikutnya.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengapresiasi masyarakat Desa Tanjung Belit yang masih mempertahankan tradisi Lubuk Larangan sebagai bagian dari kearifan lokal.

"apa yang dilakukan masyarakat Tanjung Belit merupakan contoh nyata bahwa pelestarian lingkungan dapat tumbuh dari kesadaran masyarakat dan kekuatan adat.

“Ini adalah kearifan lokal yang sangat luar biasa. Masyarakat mampu menjaga alam, khususnya kelestarian ikan dan ekosistem sungai, melalui aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun,” ujar Ahmad Yuzar.

Ia menilai keberadaan Lubuk Larangan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kelestariannya.

“Yang paling penting adalah bagaimana tradisi ini terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Jangan sampai perkembangan zaman membuat nilai-nilai kearifan lokal seperti ini hilang,” katanya.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Lubuk Larangan sebagai contoh dalam menjaga lingkungan secara bersama-sama.

“Kalau alam kita jaga, alam juga akan memberikan manfaat kepada kita. Inilah nilai yang terkandung dalam Lubuk Larangan. Ada kesabaran, kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan dan rasa tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang,” ungkapnya.

Ahmad Yuzar berharap tradisi Mancokau Ikan tidak hanya menjadi kegiatan tahunan, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda tentang pentingnya menjaga sungai, ikan dan lingkungan.

Sebab, di balik riuhnya masyarakat mengambil ikan, tersimpan pesan yang jauh lebih dalam: alam dijaga bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk diwariskan kepada anak cucu.

Tradisi Lubuk Larangan Tanjung Belit pun menjadi bukti bahwa adat dan kecintaan terhadap alam dapat berjalan beriringan. Sebuah warisan sederhana dari leluhur, namun memiliki makna besar bagi kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat di masa depan" Tutup Bupati Kampar Ahmad Yuzar.

Heli WB dan OMC Gempur Karhutla Inhu, Inhil, dan Meranti

Mon, 14 Sep 2026 22:34:00 +0700

PEKANBARU - Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Provinsi Riau terus dilakukan. Selain mengerahkan tim pemadam di darat, Satgas Karhutla Riau juga mengoptimalkan operasi pemadaman melalui jalur udara menggunakan helikopter water bombing (WB).

Kepala Badan Penanggulangan Bencan Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan Damkar) Provinsi Riau, Edy Afrizal, mengatakan operasi pemadaman melalui udara pada Senin (14/9/2026) difokuskan di dua kabupaten, yakni Indragiri Hilir (Inhil) dan Indragiri Hulu (Inhu).

Di Kabupaten Inhil, operasi water bombing menyasar kawasan karhutla di Desa Karya Tunas Jaya Kecamatan Tempuling. Sementara di Kabupaten Inhu, pemadaman udara dilakukan di wilayah Kualu Cenaku serta Desa Alim Batang Cenaku. Khusus di wilayah Batang Cenaku, sebagian kawasan yang terdampak karhutla diketahui berada di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT).

"Untuk hari ini operasi water bombing difokuskan di dua daerah, yakni Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu," kata Edy.

Menurutnya, masing-masing lokasi mendapatkan dua sorti penerbangan helikopter water bombing. Operasi telah dimulai sejak pagi hari dan dilakukan secara berulang untuk menjangkau titik-titik yang masih terbakar maupun berpotensi kembali terbakar.

Lanjut Edy, pelaksanaan operasi menggunakan helikopter water bombing sempat melakukan pengisian bahan bakar avtur di Bandara Japura, Kabupaten Indragiri Hulu, sebelum kembali melanjutkan misi pemadaman.

Selain pemadaman melalui udara, Satgas Karhutla Riau juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Kepulauan Meranti. Upaya ini membuahkan hasil. Hujan turun di wilayah Pulau Merbau dan membantu memadamkan sisa karhutla yang sebelumnya masih menyisakan asap tipis.

Edy menjelaskan, berdasarkan pemantauan sebelumnya, api di wilayah tersebut sebenarnya telah dinyatakan padam. Namun, pada Senin kembali terpantau kemunculan asap tipis yang mengindikasikan masih adanya bara atau titik panas di bawah permukaan.

"Alhamdulillah, hujan di Pulau Merbau. Karhutla padam. Kemarin dari pantauan sebenarnya sudah padam apinya, cuma hari ini terpantau masih muncul asap tipis," paparnya.

Melihat adanya potensi pertumbuhan awan di sekitar wilayah tersebut, Satgas Udara kemudian segera melakukan OMC untuk memaksimalkan peluang turunnya hujan.

"Kebetulan ada potensi awan, tim Satgas langsung bergerak melakukan OMC. Hasilnya, sebagian besar daerah di Pulau Merbau diguyur hujan," ungkap Edy.

Menurutnya, turunnya hujan di wilayah yang sebelumnya masih menyisakan asap tersebut diharapkan dapat membantu proses pendinginan lahan sekaligus mencegah munculnya kembali titik api.

Satgas Karhutla Riau hingga kini terus melakukan pemantauan dan penanganan secara terpadu, baik melalui operasi darat, pemadaman udara menggunakan helikopter water bombing, maupun OMC sebagai langkah antisipasi dan pengendalian karhutla.

Plt Gubri Minta Transparansi Penghitungan Pajak PI 10 Persen WK Rokan

Tue, 08 Sep 2026 22:32:34 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta adanya transparansi dan keterlibatan daerah dalam proses rekonsiliasi serta pembahasan perhitungan pajak yang berkaitan dengan hak ekonomi daerah, khususnya Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja (WK) Rokan melalui PT Riau Petroleum Rokan.

Hal tersebut disampaikan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Pelaku Usaha terhadap Optimalisasi Pajak Daerah yang digelar di Menara Dang Merdu, Selasa (8/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, SF Hariyanto secara khusus meminta SKK Migas Sumbagut dan Kanwil DJP Riau memberikan penjelasan mengenai mekanisme penghitungan pajak atas PI 10 persen WK Rokan.

"Khusus kepada SKK Migas Sumbagut dan Kanwil DJP Riau, kami juga meminta penjelasan terkait Pajak Participating Interest 10 persen Wilayah Kerja Rokan melalui PT Riau Petroleum Rokan," ujar SF Hariyanto.

Ia mengatakan, berdasarkan data unaudited yang diterima Pemprov Riau, terdapat perbedaan angka penerimaan dan PPh Migas pada periode Februari dan Maret.

"Data unaudited yang kami terima menunjukkan, pada Februari tercatat penerimaan sekitar Rp16,982, sementara PPh Migas sekitar Rp5,98 miliar. Pada Maret sekitar Rp17,308, sementara PPh Migas sekitar Rp33,82 miliar," katanya.

Menurutnya, Pemprov Riau membutuhkan penjelasan secara menyeluruh mengenai bagaimana angka kewajiban pajak tersebut terbentuk. Bukan hanya angka akhirnya, tetapi juga komponen yang menjadi dasar perhitungannya.

"Kami ingin penjelasan penghitungan pajaknya: dari mana angka kewajiban tersebut terbentuk, bagaimana kaitannya dengan lifting, LPN, revenue, biaya operasi, working capital, lost carry forward, hak ekonomi PI 10 persen, sampai akhirnya berapa yang benar-benar diterima daerah," jelasnya.

SF Hariyanto menegaskan, Pemprov Riau ke depan berharap dapat dilibatkan dalam proses rekonsiliasi dan pembahasan perhitungan yang berkaitan dengan hak ekonomi daerah, tentunya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

"Kami ingin prosesnya tidak hanya menghasilkan angka akhir yang kemudian kita terima, tetapi Pemerintah Provinsi Riau juga memahami basis data, komponen perhitungan, mekanisme pembebanan biaya, sampai dasar pengenaan pajaknya," tegasnya.

Ia menilai, keterbukaan dalam proses tersebut penting untuk membangun kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan daerah tetap dapat berjalan tanpa mengganggu iklim investasi dan kepastian berusaha.

SF Hariyanto menegaskan Pemprov Riau bersama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memiliki komitmen yang sama untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dunia usaha dan pemenuhan hak daerah.

"Saya bersama seluruh unsur Forkopimda mempunyai komitmen yang sama, dunia usaha harus tetap tumbuh, kepastian berusaha harus kita jaga, tetapi hak daerah juga harus terpenuhi secara benar dan berkeadilan," ujarnya.

Ia menekankan, optimalisasi pajak dan penerimaan daerah bukan semata-mata mengejar peningkatan angka pendapatan. Penerimaan yang diperoleh daerah diharapkan dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Karena yang kita perjuangkan bukan sekadar kenaikan angka penerimaan. Kita ingin penerimaan itu kembali menjadi jalan yang lebih baik, jembatan yang lebih layak, pelayanan publik yang semakin kuat, dan pembangunan Riau yang benar-benar dirasakan masyarakat maupun dunia usaha," tuturnya.

Untuk itu, SF Hariyanto berharap pertemuan tersebut dapat menjadi momentum menyatukan data, pemahaman, dan komitmen seluruh pihak dalam menyelesaikan berbagai kewajiban yang masih harus dituntaskan.

"Inilah yang saya harapkan dari pertemuan kita hari ini, satu data, satu pemahaman, dan satu komitmen untuk menuntaskan apa yang masih menjadi kewajiban bersama," pungkasnya.

Mencegah Karhutla Susulan, BPBD Riau Siagakan Tim Pemadam di Bekas Kebakaran

Sat, 05 Sep 2026 22:31:28 +0700

PEKANBARU — Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau menyiagakan personel beserta peralatan pemadam di lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna mengantisipasi kemunculan kembali titik api.

Langkah pencegahan ini diambil setelah kebakaran di Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), kembali menyala meski sempat dinyatakan padam pada Sabtu (5/9/2026).

Karhutla di Kelurahan Sungai Beringin pertama kali terpantau pada 27 Agustus 2026 dan melahap sekitar 10 hektare kawasan semak belukar serta perkebunan kelapa. Sebelum api kembali muncul, tim gabungan sempat meredakan titik api hingga hanya menyisakan asap tipis di lokasi kejadian.

Kepala BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edy Afrizal, mengonfirmasi bahwa munculnya kembali titik api di lokasi tersebut terjadi secara tiba-tiba usai penanganan darat dan udara dilakukan.

"Kemarin kan sudah padam, rupanya dilaporkan titik api muncul lagi," kata Kepala BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edy Afrizal, saat memberikan keterangan di Pekanbaru, Sabtu (5/9/2026).

Sebelumnya, helikopter water bombing telah dikerahkan untuk memadamkan api dari udara di kawasan Sungai Beringin. Namun, armada udara tersebut sempat dialihkan ke wilayah lain seperti Indragiri Hulu, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti karena kondisi di Sungai Beringin dinilai sudah aman.

Untuk mencegah titik api membesar kembali di area yang rapi terpadamkan, BPBD Riau memutuskan untuk tidak menarik seluruh petugas dan sarana pemadaman dari lapangan.

"Personel pemadam dengan peralatan distandmbykan di bekas lokasi tersebut. Namun jumlahnya tidak banyak," ujar Edy Afrizal.

Selain di Indragiri Hilir, tim gabungan darat dan udara saat ini juga berfokus memadamkan karhutla di empat kabupaten lain, yaitu Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Siak, dan Bengkalis. Penanganan di wilayah-wilayah tersebut dilakukan secara intensif mengingat sensitivitas lahan gambut di Riau yang mudah terbakar kembali.

"Helikopter water bombing juga dikerahkan ke lokasi karhutla untuk membantu proses pemadaman. Saat ini terdapat empat helikopter di Riau, namun dua di antaranya masih proses perbaikan," pungkas Edy.

Hotspot Turun Drastis, Plt Gubri: Pendinginan Lahan Gambut Pascakebakaran Harus Dilakukan

Tue, 01 Sep 2026 22:29:20 +0700

PEKANBARU - Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau menunjukkan penurun angka yang drastis seiring terus dilakukannya upaya pemadaman, operasi modifikasi cuaca, hingga pendinginan di sejumlah wilayah. Penurunan jumlah hotspot dan firespot menjadi bukti nyata berhasilnya penaganan karhutla di Bumi Lancang Kuning.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, mengatakan berdasarkan data terbaru jumlah hotspot di Riau mengalami penurunan cukup signifikan. Begitu pula dengan firespot yang turut berkurang setelah upaya penanganan dilakukan secara intensif oleh seluruh pihak terkait.

"Alhamdulillah, kondisi Karhutla Riau hari ini jauh lebih membaik. Hotspot turun dari 62 titik menjadi 10 titik pada hari ini, sedangkan firespot turun dari 9 titik menjadi 6 titik," kata Plt Gubernur SF Hariyanto di Pekanbaru, Selasa (01/09).

Meski terjadi penurunan, Pemprov Riau tetap meminta seluruh pihak tidak lengah terhadap potensi munculnya kembali titik api. Penanganan terutama difokuskan pada wilayah yang masih terdapat kebakaran dan lahan gambut yang berpotensi menyimpan bara di bawah permukaan.

"Kita terus tuntaskan pemadaman dan pendinginannya. Terutama di Indragiri Hulu jadi target kita, bukan hanya hotspot turun tetapi kita pastikan api dan bara di lahan gambut benar-benar mati tidak kembali menyala," ujarnya.

Plt Gubri SF Hariyanto merinci, dari total 10 hotspot yang terdeteksi hari ini, lima titik berada di Indragiri Hulu, dua titik di Pelalawan, dua titik di Bengkalis, dan satu titik berada di Indragiri Hilir. Data tersebut kemudian menjadi dasar bagi tim di lapangan untuk melakukan verifikasi dan menentukan langkah penanganan.

"Data hari ini hotspot ada di Indragiri Hulu 5 titik, Pelawan 2 titik, Bengkalis 2 titik, dan Indragiri Hilir 1 titik. Catatan kami adalah 2 hotspot di Pelalawan setelah kami lakukan verifikasi awal merupakan dari cerobong asap pabrik, bukan dari kebakaran hutan," paparnya.

Sementara itu, dari enam firespot yang masih terpantau, sebagian besar berada di Indragiri Hulu. Tim gabungan masih melakukan pemadaman di lokasi tersebut untuk memastikan api tidak meluas ke area lain.

"Firespot ini terdapat 4 titik di Indragiri Hulu masih dalam kondisi pemadaman. Indragiri Hilir 1 titik masih dalam peninginan dan Bengkalis 1 titik dalam kondisi peninginan," jelasnya.

Selain penurunan hotspot dan firespot, luasan lahan yang masih dalam penanganan juga mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya pemadaman yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, Manggala Agni, TNI Polri, dunia usaha, hingga masyarakat.

"Kemarin lebih kurang 100 hektare lahan masih ditangani, hari ini Alhamdulillah turun menjadi sekitar 58 hektare. Semua ini bisa teratasi berkat gotong royong kita bersama," ungkapnya.

Meski kondisi mulai membaik, Plt Gubri SF Hariyanto tetap menekankan pentingnya proses pendinginan, khususnya pada lahan gambut. Pendinginan dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa dan berpotensi kembali memicu kebakaran setelah api di permukaan berhasil dipadamkan.

"Jadi kita tetap waspada karena upaya penanganan tentu memastikan seluruh sumber api benar-benar padam sehingga tidak menimbulkan kebakaran kembali. Begitu juga OMC, tetap kami lakukan setiap hari." pungkasnya.

Pramuka Berprestasi di Pekanbaru Dijanjikan Jalur Hijau Beasiswa

Sat, 12 Sep 2026 22:26:51 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan apresiasi khusus bagi anggota Pramuka yang berhasil menorehkan prestasi. Wali Kota Pekanbaru yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menjanjikan jalur hijau beasiswa bagi anggota Pramuka berprestasi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.

Agung menyampaikan, anggota Pramuka yang memiliki sertifikat prestasi yang diterbitkan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru nantinya dapat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

"Atas nama Pemko Pekanbaru, kami akan memberikan apresiasi dan jalur hijau untuk adik-adik Pramuka yang berprestasi, yang sertifikatnya dikeluarkan oleh Kwartir Cabang Kota Pekanbaru," ujar Agung dalam upacara Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Gelanggang Remaja Pekanbaru, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Agung, kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap prestasi sekaligus dedikasi generasi muda dalam kegiatan kepramukaan. Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi anggota Pramuka untuk terus aktif, berprestasi, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Dengan adanya sertifikat prestasi kepramukaan tersebut, anggota Pramuka berprestasi akan mendapatkan jalur khusus dalam proses memperoleh beasiswa. Mereka tidak perlu mengikuti proses pendaftaran seperti calon penerima beasiswa pada umumnya, melainkan dapat memperoleh alokasi anggaran beasiswa sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

Agung juga memberikan apresiasi kepada anggota Pramuka Pekanbaru yang telah mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) ke-12. Ia mengaku ikut merasakan kekhawatiran selama para peserta berada jauh dari keluarga untuk mengikuti kegiatan berskala nasional tersebut.

"Terus terang, selama mereka mengikuti Jambore, saya ikut merasakan khawatir. Mereka adalah anak-anak kita yang jauh berada dari rumah," kata Agung.

Rasa khawatir tersebut bahkan membuat Agung memutuskan untuk datang langsung ke lokasi pelaksanaan Jambore. Ia juga meminta laporan perkembangan peserta secara berkala untuk memastikan kondisi para anggota Pramuka Pekanbaru selama mengikuti kegiatan.

"Saya memutuskan untuk hadir langsung ke lokasi Jambore dan meminta laporan dua kali 24 jam untuk melihat perkembangan adik-adik sekalian. Saya ingin memastikan sendiri kesehatan, keamanan, serta kebutuhan adik-adik kita," ungkapnya.

Ia menilai keikutsertaan anggota Pramuka Pekanbaru dalam Jamnas ke-12 tidak hanya menjadi pengalaman mengikuti kegiatan nasional. Para peserta juga dinilai mampu menunjukkan disiplin, menjaga adab, membangun persaudaraan, serta membawa nama baik Kota Pekanbaru.

Agung turut memberikan apresiasi kepada Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, Sulastri. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Sulastri, Gerakan Pramuka Pekanbaru menunjukkan perkembangan yang membanggakan dan semakin dikenal di luar daerah.

"Kita perlu akui bahwa Kakak Sulastri berhasil dalam memimpin Kwartir Cabang Pramuka Kota Pekanbaru. Hari ini, Pramuka Kota Pekanbaru tidak hanya dikenal prestasinya di Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau, tetapi sudah dikenal di tingkat nasional," ucap Agung.

Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan anggota Pramuka di Pekanbaru. Ia berharap prestasi yang telah diraih tidak berhenti di tingkat daerah, tetapi terus berlanjut hingga tingkat nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Agung juga menyebut pelaksanaan Peringatan Hari Pramuka ke-65 menjadi salah satu momen bersejarah bagi Gerakan Pramuka di Kota Pekanbaru. Ia menilai kegiatan yang digelar kali ini menjadi salah satu kegiatan Pramuka dengan skala terbesar yang pernah dilaksanakan di Kota Pekanbaru.

"Ini merupakan sejarah. Belum pernah ada acara Pramuka di Kota Pekanbaru yang sebesar ini dan semegah ini," tutur Agung.

Ia menegaskan bahwa kegiatan kepramukaan tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian prestasi. Lebih dari itu, Pramuka menjadi wadah untuk membentuk sumber daya manusia yang berkarakter, terampil, mandiri, disiplin, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

Agung juga mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan kepramukaan. Sebanyak 56 orang menerima penghargaan dalam berbagai kategori, yakni empat penerima Lencana Melati, tiga penerima Lencana Tiga Darma Bakti, lima penerima Lencana Karya Bakti, dua penerima Lencana Teladan, 38 penerima Lencana Pancawarsa, serta empat Pramuka Garuda.

Selain penghargaan kepada anggota Pramuka, penghargaan juga diberikan kepada 18 organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai memberikan dukungan terhadap Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru.

Agung mengatakan penghargaan yang diberikan tidak boleh hanya dimaknai sebagai tanda yang disematkan pada seragam. Menurutnya, penghargaan merupakan bentuk kepercayaan sekaligus amanah untuk terus meningkatkan pengabdian.

"Penghargaan bukan sekadar tanda yang disematkan pada seragam. Penghargaan merupakan amanah agar semakin setia kepada Trisatya, semakin teguh menjalankan Dasa Darma, dan semakin luas memberikan manfaat kepada masyarakat," sebutnya.

Agung berharap Gerakan Pramuka Pekanbaru terus menjadi wadah pembentukan generasi muda yang berkarakter, terampil, peduli, mandiri, dan berprestasi. Pemerintah Kota Pekanbaru, lanjutnya, akan terus mendorong agar prestasi anggota Pramuka dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas.

"Bukan hanya dikenal di Pekanbaru dan di Riau, tetapi mampu berdiri dan berprestasi di tingkat nasional. Satu Pramuka untuk Indonesia. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia," pungkasnya.

Wawako Pekanbaru Buka Forum Penguatan Kemitraan Pemko dan Media, Dorong Komunikasi Dua Arah

Mon, 14 Sep 2026 22:25:54 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru ingin hubungan dengan insan pers tak berhenti sebatas publikasi kegiatan. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar mendorong kemitraan pemerintah dan media dibangun melalui komunikasi dua arah agar informasi yang sampai ke masyarakat tetap aktual dan akurat.

Hal itu disampaikan Markarius saat membuka kegiatan peningkatan kualitas kemitraan media dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, Senin (14/9/2026).

Markarius menegaskan, forum pertemuan antara pemerintah dan insan pers tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial. Menurutnya, kegiatan tersebut harus dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi untuk membangun pemahaman bersama.

"Komunikasi yang baik akan melahirkan berita yang aktual dan benar, serta dibutuhkan masyarakat," kata Markarius Anwar.

Ia mencontohkan persoalan sampah yang sempat menjadi sorotan besar di Kota Pekanbaru. Pemberitaan terkait kondisi persampahan saat itu, kata dia, turut membentuk citra Pekanbaru di mata masyarakat.

Namun, setelah pemerintah bersama masyarakat melakukan berbagai pembenahan, Markarius berharap perubahan kondisi tersebut juga mendapat ruang pemberitaan.

"Ketika kondisi negatif, pemberitaannya heboh. Ketika sudah membaik, tentu perlu juga diberitakan," ujarnya.

Markarius mengakui masih ada persoalan komunikasi antara pemerintah dan media. Tidak seluruh informasi maupun harapan dari kedua pihak dapat tersampaikan dengan baik karena belum tersedia ruang komunikasi yang cukup.

Karena itu, Pemko Pekanbaru membuka diri untuk memperkuat komunikasi dengan insan pers. Kemitraan, menurutnya, perlu dibangun secara sehat agar pemerintah dan media dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik.

Di sisi lain, Markarius menyoroti perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi seiring pesatnya perkembangan teknologi digital.

Media cetak, elektronik, hingga media daring kini menghadapi tantangan yang berbeda. Masyarakat yang bukan wartawan pun dapat memproduksi sekaligus menyebarkan informasi melalui media sosial.

Bahkan, konten yang dibuat masyarakat di media sosial terkadang memiliki jangkauan pembaca lebih besar dibandingkan pemberitaan media konvensional.

“Sekarang semua orang bisa membuat informasi melalui media sosialnya. Kadang rating dan yang membaca lebih banyak daripada media yang menulis secara resmi,” katanya.

Menurut Markarius, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan media dan insan pers. Di tengah derasnya arus informasi digital, media dituntut tetap mempertahankan kualitas, akurasi, serta kredibilitas pemberitaan.

Karena itu, ia berharap kemitraan antara Pemko Pekanbaru dan media tidak hanya berorientasi pada publikasi kegiatan pemerintah.

Lebih dari itu, kemitraan tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran informasi, komunikasi dua arah, sekaligus penyampaian kritik untuk perbaikan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dinkes Sudah Lakukan Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Tahun 2027 Asal Pekanbaru

Wed, 09 Sep 2026 22:24:54 +0700

PEKANBARU - Para calon jemaah haji asal Kota Pekanbaru yang hendak berangkat tahun 2027 sudah menjalani pemeriksaan kesehatan awal di Puskesmas. Mereka bisa mendatangi Puskesmas terdekat dari lingkungannya.

Total ada 21 Puskesmas yang bisa menjadi lokasi pemeriksaan kesehatan asal bagi calon jemaah haji. Ada sekitar 1.507 orang calon jemaah yang rencananya berangkat ke tanah suci tahun depan.

"Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan dasar, guna mengetahui kondisi kesehatan mereka," ujar Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru, Dedy Sambudi Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, Wali Kota PekanbarunAgung Nugroho, sudah menugaskan tim kesehatan haji agar memberi pelayanan terbaik kepada calon jemaah haji asal Pekanbaru. Pemeriksaan kesehatan ini agar tidak ada jemaah haji yang gagal bernagkat di tahun 2027.

Dirinya menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan sudah berlangsung sejak 20 Agustus 2026 lalu. Mereka sudah menjalani pemeriksaan awal di puskesmas yang ada.

Dedy menambahkan bahwa setelah pemeriksaan awal nantinya bakal berlanjut dengan Medical Check Up (MCU). Ada 16 rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh dinas kesehatan kota melalui proses visitasi oleh tim kesehatan haji di Kota Pekanbaru.

Mereka menjalani MCU bukan untuk mendapat surat istitaah atau kesanggupan mengikuti perjalanan haji tahun depan. Namun untuk mengetahui indikasi kesehatan dari jemaah haji.

"Bila butuh pemeriksaan lanjutan, seperti menderita penyakit tertentu akan dirujuk ke dokter spesialis sesuai indikasi penyakitnya," ulasnya.

Pihaknya mengimbau seluruh jemaah haji untuk mengikuti arahan petugas kesehatan seiring ketatnya istitaah. Mereka bisa menjalani pola hidup sehat.

Wawako Apresiasi Gelar Budaya Melayu Islam DMDI Pekanbaru

Fri, 11 Sep 2026 22:24:02 +0700

PEKANBARU - Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru H Markarius Anwar ST M.Arch, mengapresiasi pelaksanaan Gelar Budaya Melayu Islam yang ditaja Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Kota Pekanbaru.

Apresiasi itu disampaikannya, usai menutup kegiatan Gelar Budaya Melayu Islam yang dipusatkan di gedung Dekranasda Jalan Arifin Ahmad, Kamis (10/9/2026) sore.

Gelar Budaya Melayu Islam diisi dengan berbagai perlombaan di antaranya lomba da'i cilik tingkat sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), rebana, serta kompang.

"Gelar Budaya Melayu Islam ini, Alhamdulillah pesertanya luar biasa. Tadi yang juara-juaranya kita tampilkan lagi, dan anak-anak kita ini luar biasa semua," ujarnya.

Melalui Gelar Budaya Melayu Islam, Wawako Markarius berharap bisa membangun karakter anak-anak supaya bisa lebih cinta kepada agama dan budaya Melayu.

"Terima kasih kepada orang tua dan guru. Tadi kita lihat da'i cilik ini penampilannya luar biasa dan tentu ini hasil didikan terbaik dari orang tua dan guru di sekolah," ucapnya.

Ke depannya, lanjut Wawako Markarius yang juga Ketua Umum DMDI Kota Pekanbaru, kegiatan Gelar Budaya Melayu Islam bakal dijadikan sebagai event tahunan.

"Nanti cabang perlombaannya akan kita tambah satu lagi, nasyid. Kemudian kita juga akan menggelar MTQ DMDI untuk tingkat Kota Pekanbaru," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Gelar Budaya Melayu Islam Irpan Maidelis menjelaskan, terdapat sebanyak 51 peserta untuk lomba da'i cilik tingkat SMP dan 48 peserta untuk tingkat SD.

"Kemudian untuk kompang ada 10 peserta dan rebana 7," ungkapnya.

Dikatakan Irpan, Gelar Budaya Melayu Islam yang ditaja DMDI bukan hanya sekedar perlombaan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menanamkan nilai-nilai budaya Melayu Islam kepada generasi muda di Kota Pekanbaru.

"Harapannya generasi di Kota Pekanbaru bisa melestarikan, mencintai, dan bangga terhadap nilai-nilai budaya Melayu Islam," tutupnya.

Penghapusan Denda Pajak Daerah Diperpanjang, Bapenda Pekanbaru Optimalkan Layanan Pajak Keliling

Sun, 06 Sep 2026 22:23:07 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Badan Pendataan Daerah (Bapenda) setempat, kini tengah mengoptimalkan layanan pajak keliling guna mempermudah wajib pajak melunasi kewajiban perpajakannya.

Melalui program penghapusan denda pajak daerah yang diperpanjang hingga 30 September 2026, wajib pajak bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi posko layanan pajak keliling.

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Tengku Denny Muharpan menyebutkan, saat ini pihaknya aktif membuka posko layanan pajak keliling setiap akhir pekan di pemukiman warga.

"Kemarin (Sabtu, 5 September 2026), posko pajak keliling kita hadir di Perumahan Ligako, Kelurahan Delima," ungkapnya, Minggu (6/9/2026).

Disampaikan Denny, dibukanya pelayanan pajak di luar jam kantor ini sejalan dengan komitmen Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam mengoptimalkan layanan prima yang responsif dan solutif.

"Diharapkan kegiatan pelayanan yang rutin selama akhir pekan ini dapat mendorong wajib pajak lebih tertib dan peduli akan pentingnya peran pajak sehingga bisa menunaikan kewajiban perpajakan tepat waktu," ucapnya.

Dengan kehadiran posko layanan pajak keliling, lanjut Denny, diharapkan juga dapat menjembatani masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak karena proses pengecekan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2, pendaftaran PBB-P2 hingga pembayaran pajak daerah bisa dilakukan secara langsung bersamaan di posko tersebut.

"Sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Bapenda Pekanbaru," ujarnya.

Untuk itu, terang Denny, layanan posko pajak keliling akan digelar secara bergilir di lima wilayah kerja yang tersebar di Kota Pekanbaru selama perpanjangan program penghapusan denda pajak daerah.

"Dengan diperpanjangnya penghapusan denda dan bertambahnya akses layanan pembayaran pajak, masyarakat dapat memaksimalkan waktu luang untuk datang ke posko layanan pajak terdekat sehingga tidak ada lagi sanksi administrasi yang memberatkan wajib pajak," tutupnya.

Kualitas Udara Pekanbaru Belum Membaik karena Dampak Asap Kiriman

Mon, 07 Sep 2026 22:22:11 +0700

PEKANBARU - Kualitas udara Kota Pekanbaru, Senin (7/9/2026) masih belum membaik. Kondisi kualitas udara di Kota Pekanbaru selama beberapa hari ini dalam kategori tidak sehat.

Data dari Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementrian Lingkungan Hidup di Tenayan Raya memperlihatkan konsentrasi partikulat halus PM 2.5 di angka 133 mikrogram per meter kubik (µg/m3). Tingkat kualitas udara ini bisa menimbulkan gangguan kesehatan.

Asap yang menyelimuti kota saat ini berasal dari sejumlah daerah di sekitar Kota Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara kota masih memburuk.

"Kota Pekanbaru satu daerah yang terdampak kabut asap akibat kebakaran lahan, asap ini berasal dari daerah di sekitar kita," terang Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar.

Menurutnya, faktor terbesar kualitas udara masih belum membaik karena kebakaran lahan masih terjadi. Kota Pekanbaru juga masih menerima asap kiriman dari sejumlah daerah di sekitarnya.

"Jadi itu kota terdampak, karena ada juga asap kiriman dari provinsi lain seperti Jambi dan Palembang," ulasnya.

Dirinya menyadari kualitas udara masih belum membaik. Ia menyebut bahwa kebakaran lahan masih terjadi karena cuaca panas melanda.

"Kita menjadi satu kota yang menerima akibat kebakaran lahan, maka kita sampai saat ini masih waspada," ujarnya.

Markarius menambahkan bahwa pemerintah kota mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga harus mengenakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan.

Penyaluran Bantuan Pangan 2026 di Kota Pekanbaru Sudah Dimulai

Wed, 02 Sep 2026 22:21:15 +0700

PEKANBARU - Proses penyaluran bantuan pangan bagi warga di Kota Pekanbaru sudah dimulai. Ada rencana penyaluran bantuan pangan berupa beras ini berlangsung secara bertahap.

Petugas dari Perum Bulog Kanwil Riau dan Kepulauan Riau membantu proses penyaluran di kantor lurah. Satu kelurahan yang sudah menyalurkan bantuan pangan ini adalah warga di Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya.

Total ada 676 orang penerima bantuan di kelurahan itu. Mereka bisa mendatangi kantor lurah untuk mendapatkan bantuan pangan bagi warga kurang mampu.

Bantuan pangan tersebut merupakan alokasi penyaluran Juli, Agustus dan September 2026. Jumlah penerima bantuan pangan di Kota Pekanbaru sebanyak 60.478 penerima manfaat.

Data penerima ini sesuai dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Mereka merupakan warga yang sudah menerima bantuan pangan untuk penyaluran April, Mei dan Juni.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, mendorong agar proses penyaluran segera dilakukan. Apalagi penyaluran bantuan pangan bakal berlangsung secara bertahap di 15 kecamatan.

"Untuk penyaluran bantuan pangan bagi warga bakal berlangsung secara bertahap," ujarnya Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, penyaluran bantuan pangan bakal berlanjut ke kelurahan lainnya. Ia mengingatkan agar lurah memastikan warga menerima bantuan bahan pangan ini.

"Kita bekerjasama dengan bulog untuk segera menyalurkannya mulai awal bulan ini, apalagi penyalurannya secara bertahap," ungkapnya.

KompasTV Apresiasi Pemko Pekanbaru, Agung Nugroho Raih Penghargaan Akses Pendidikan 2026

Thu, 10 Sep 2026 05:16:29 +0700

PEKANBARU — Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan sarana serta prasarana sekolah mendapat apresiasi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meraih penghargaan KompasTV kategori Daerah Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan HUT ke-15 KompasTV di Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam. Mewakili Wali Kota Pekanbaru, penghargaan diterima Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut dan diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

Dalam kesempatan tersebut, Ingot didampingi Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra dan Sekretaris Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Tengku Aznom Zaifani.

Ingot menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi itu menjadi motivasi bagi Pemko Pekanbaru untuk terus memastikan setiap anak memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.

«“Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen membangun sumber daya manusia dengan mempermudah akses pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” ujar Ingot usai menerima penghargaan.»

Salah satu langkah yang dilakukan Pemko Pekanbaru adalah melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah maupun yang sempat mengalami putus sekolah. Anak-anak tersebut kemudian didampingi agar dapat kembali mengenyam pendidikan.

«“Anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kita sekolahkan kembali mereka. Pemko juga memberikan seragam sekolah gratis kepada siswa SD dan SMP untuk membantu meringankan beban orang tua,” jelasnya.»

Selain persoalan akses sekolah, Pemko Pekanbaru juga memberikan perhatian terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masih menghadapi persoalan ijazah tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

Pemerintah kota, kata Ingot, siap memfasilitasi penyelesaiannya, termasuk membantu menebus ijazah yang masih tertahan di sekolah swasta maupun pondok pesantren. Langkah tersebut diharapkan memastikan anak-anak dapat segera memperoleh ijazah untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Penjaringan anak tidak sekolah juga dilakukan hingga tingkat kelurahan dengan melibatkan kader PKK dan perangkat wilayah. Masyarakat yang mengalami persoalan terkait ijazah dapat menyampaikannya melalui pihak kecamatan untuk ditindaklanjuti pemerintah.

Pemko Pekanbaru menargetkan terwujudnya zero anak putus sekolah. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui perluasan akses pendidikan, tetapi juga dengan pembenahan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap melalui APBD serta sinergi program dengan pemerintah pusat.

Penghargaan KompasTV tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi Pemko Pekanbaru untuk terus menghadirkan layanan pendidikan yang mudah diakses, layak, dan berkualitas bagi seluruh anak di Kota Pekanbaru.

Pemko Pekanbaru Siapkan Layanan VCT Gratis Bagi Pengidap HIV/AIDS

Thu, 13 Aug 2026 13:25:12 +0700

PEKANBARU - Lewat program Voluntary Counseling and Testing (VCT), guna mendeteksi dini, menekan penyebaran kasus, dan memberikan pendampingan berkelanjutan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan HIV/AIDS secara gratis di 21 puskesmas.

Upaya ini dilakukan agar warga lebih menjaga kesehatan dan menghindari perilaku berisiko yang dapat memicu penularan HIV-AIDS.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedy Sambudi, menyampaikan, saat ini di Pekanbaru sudah ada layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi pengidap HIV/AIDS di 21 Puskesmas.

"Jadi mereka, pengidap sudah bisa mengakses layanan ini di Puskesmas," ujarnya, Kamis (13/8/2026).

Selain di Puskesmas, ada layanan pendukung berupa layanan tes di 29 rumah sakit, 4 Lapas, 1 Rutan, Klinik, BKK, 31 Layanan PDP, 31 Rujukan VL, 10 Layanan PeRP.

Sedangkan layanan pengobatan telah tersedia di fasilitas layanan kesehatan, baik Puskesmas maupun rumah sakit. Dinkes dan KPA Pekanbaru juga terus melakukan upaya pemberian informasi, baik langsung maupun melalui media masa.

Temuan kasus yang positif selanjutnya menjalani pengobatan di fasilitas layanan kesehatan yang sudah sediakan tersebut. Kelompok atau masyarakat yang merasa pernah melakukan perilaku beresiko bisa memanfaatkan layanan yang ada.

Setelah ada temuan positif bakal dilakukan pendampingan oleh para pendakwah dan penceramah, agar memberikan kajian mengenai pencegahan HIV/AIDS, pandangan agama melalui perilaku yang menyebabkan penularan HIV/AIDS di masjid-masjid

"Intinya kita akan terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi untuk memberantas HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Karena penyakit ini adalah ancaman serius terhadap tatanan nilai kehidupan," ujarnya.

Selain itu juga kelompok pendamping seperti dari LSM Peduli AIDS yang bekerjasama dengan fasilitas layanan kesehatan. "Ada juga pendampingan agar bisa melakukan pemeriksaan tes sukarela terhadap pasangannya," paparnya.

Upaya penanggulangan akan terus dilakukan KPA Pekanbaru. Ia berharap nantinya ada dukungan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, LSM, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan termasuk ibu-ibu kader posyandu di wilayahnya.

Wali Kota Pekanbaru Ajak Jajaran Pemko Punya Semangat Melayani Masyarakat

Mon, 17 Aug 2026 13:24:06 +0700

PEKANBARU - Prosesi Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Gedung Utama, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Senin (17/8/2026) berlangsung khidmat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, memimpin langsung upacara yang dihadiri juga unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pekanbaru.

Ada juga para kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka yang hadir memakai busana adat dari berbagai daerah di nusantara.

Agung dalam momen HUT Kemerdekaan RI mengajak seluruh jajaran pemerintah kota untuk mengisi kemerdekaan dengan semangat. Mereka harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat.

"Semangat 17 Agustus tidak hanya berhenti usai upacara, tapi ada di seluruh hati sanubari lewat kerja nyata untuk melayani masyarakat," terangnya usai memimpin upacara.

Dirinya bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, mengingatkan agar jajaran pemerintah kota sebagai abdi negara tetap menjaga amanah jabatan. Mereka harus bisa memberi pelayanan sepenuh hati dengan memberi kemudahan.

"Kami juga mengajak agar seluruh masyarakat tetap menjaga kebersamaan, jangan perbedaan memicu perpecahan," ungkapnya.

Agung juga berkomitmen untuk menuntaskan satu persatu persoalan di Kota Pekanbaru. Ia mengajak semua pihak bergandengan tangan menciptakan Kota Pekanbaru agar lebih baik.

"Mari bersama-sana kita mewujudkan Kota Pekanbaru yang aman dan nyaman," terangnya.

Agung juga memberi apresiasi kepada seluruh anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kota Pekanbaru. Mereka merupakan siswa-siswi terbaik di SMA dan SMK yang ada di Kota Pekanbaru.

"Kami juga mengapresiasi pelatih, pembina serta unsur TNI dan Polri serta orangtua yang mendukung anak-anaknya menjadi paskibra tahun ini," ujarnya.

PBB Jatuh Tempo 31 Agustus, Warga Pekanbaru Bisa Bayar Lewat Layanan Digital

Thu, 20 Aug 2026 13:22:34 +0700

PEKANBARU - Batas waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru tinggal 19 hari lagi. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengingatkan seluruh wajib pajak untuk segera menunaikan kewajibannya sebelum jatuh tempo pada 31 Agustus 2026.

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru T Denny Muharpan MH, mengimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 agar segera melakukan pembayaran. Langkah tersebut penting untuk menghindari sanksi administrasi sekaligus mendukung pencapaian penerimaan pajak daerah.

"Mengingat waktu yang semakin dekat, kami mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Jangan menunggu sampai batas waktunya berakhir, kiranya pembayaran PBB dapat dilakukan tepat waktu dan masyarakat bisa memanfaatkan momentum program penghapusan denda jika masih memiliki tunggakan pajak PBB," kata Denny, Kamis (20/8/2026).

Untuk memudahkan masyarakat, Bapenda Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga menyediakan layanan pajak keliling. Fasilitas ini dihadirkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengantisipasi antrean panjang mengingat pembayaran PBB-P2 kini memasuki pertengahan Agustus.

Melalui layanan keliling tersebut, petugas turut proaktif mengingatkan masyarakat agar segera membayar PBB melalui posko-posko yang telah ditetapkan Bapenda Kota Pekanbaru.

Menurut Bapenda, percepatan pembayaran PBB menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak daerah. Karena itu, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu sangat dibutuhkan.

Selain layanan tatap muka dan keliling, Bapenda juga memberikan kemudahan pembayaran PBB-P2 melalui berbagai kanal digital. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui BRK Syariah, BNI, Bank BJB, BCA Mobile, BRImo, QRIS, Tokopedia, DANA, Blibli, POSPAY, OVO, dan Gojek.

Dengan beragam pilihan tersebut, masyarakat dapat melakukan transaksi secara lebih mudah dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak.

Bapenda Kota Pekanbaru berharap masyarakat dapat memanfaatkan seluruh fasilitas pembayaran yang telah disediakan dan tidak menunda kewajiban hingga mendekati batas akhir.

"Manfaatkan layanan yang sudah disediakan, baik melalui posko layanan keliling maupun kanal pembayaran digital. Jangan menunggu sampai jatuh tempo," pungkasnya.

Perkuat Ketahanan Pangan dan Kendalikan Inflasi, Pemko Pekanbaru Gelar Capacity Building TPID

Tue, 11 Aug 2026 13:21:01 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menggelar capacity building atau peningkatan kapasitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Selasa (11/8/2026).

Bertempat di Aula Lancang Kuning lantai 3 Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, capacity building TPID dengan tema "Penguatan Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga untuk Mendorong Perekonomian Daerah" ini dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota (Wawako) Pekanbaru H Markarius Anwar ST M.Arch.

Melalui capacity building, kapasitas TPID diharapkan semakin meningkat dalam merumuskan kebijakan, serta memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi secara efektif.

"Untuk itu, kita sengaja melakukan capacity building untuk tim TPID kita," ucap Wawako Markarius, usai kegiatan.

Disampaikannya, sejuah ini kinerja TPID Kota Pekanbaru sudah cukup bagus dalam pengendalian inflasi. Namun demikian, koordinasi dan sinergi bersama stakeholder terkait tetap diperlukan untuk penguatan TPID.

"Makanya seluruh OPD terkait, ada dari BPS dan BI juga, hari ini kita duduk bersama bagaimana memberikan rekomendasi-rekomendasi guna menyusun program bersama sehingga pengendalian inflasi daerah ini bisa terstruktur dengan baik," ujar Wawako Markarius.

Dijelaskannya, terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan guna memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Salah satunya melalui kerjasama antar daerah dengan sejumlah daerah penghasil.

"Saya minta bagian kerjasama untuk terus mengevaluasi kerjasama-kerjasama yang berhubungan dengan pangan ini," ungkapnya.

Menurut Wawako Markarius, evaluasi kerjasama mesti dilakukan sehingga bahan kebutuhan pokok yang stoknya terbatas bisa dipenuhi sesuai kebutuhan warga.

"Misalnya komoditi ini masih kurang, itu perlu kita buat penguatan apakah melalui kerjasama yang baru atau peningkatan kerjasama yang sudah ada," tegasnya.

Di samping itu, lanjut Wawako Markarius, perlu juga pelibatan stakeholder terkait maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.

"Sekarang kita punya BUMD Sarana Pangan Madani, SPM. SPM ini juga ada program pasar murah dan itu bisa disinergikan dengan Dinas Ketahanan Pangan," paparnya.

"Karena kita kan ada mobil Pak AMAN juga yang menjual pangan murah agar masyarakat bisa mendapatkan harga pangan yang lebih terjangkau. Jadi, ini perlu untuk menjaga supaya tidak terjadi inflasi yang ekstrim di Kota Pekanbaru," tutup Wawako.

Plt Gubernur Riau Dorong Masjid Agung An-Nur Jadi Ruang Keagamaan yang Terbuka dan Bermanfaat

Mon, 10 Aug 2026 13:19:27 +0700

PEKANBARU – Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mendorong agar Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau dapat menjadi ruang yang terbuka dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin audiensi bersama Majelis Pecinta Qur’an (MPQ) Indonesia di Ruang Rapat Wakil Gubernur Riau, Senin (10/8/2026). Pertemuan tersebut membahas pemanfaatan aula dan sejumlah fasilitas Masjid Agung An-Nur, termasuk upaya penyelesaian persoalan penggunaan fasilitas melalui komunikasi dan koordinasi antara MPQ dan pengurus masjid.

SF Hariyanto mengatakan fasilitas yang tersedia di Masjid Agung An-Nur pada prinsipnya harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara baik dan terukur dengan tetap memperhatikan fungsi fasilitas serta ketentuan yang berlaku.

“Ruangan dan aula yang ada di Masjid Agung An-Nur agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau ada persoalan dalam penggunaannya, mari kita selesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penataan penggunaan fasilitas masjid juga berkaitan dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan Pemerintah Provinsi Riau. Menurutnya, efisiensi perlu dilakukan secara proporsional tanpa mengurangi fungsi Masjid Agung An-Nur sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.

“Kebijakan efisiensi ini bukan hanya diterapkan di Masjid Agung An-Nur, tetapi juga dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Saya berharap hal ini dapat dipahami bersama dan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan kepentingan kegiatan keagamaan,” katanya.

Selain itu, SF Hariyanto mengingatkan agar Masjid Agung An-Nur tetap menjadi ruang yang nyaman dan dapat digunakan masyarakat untuk beribadah serta mengikuti kegiatan keagamaan tanpa membawa kepentingan politik.

“Kegiatan dan urusan keagamaan jangan dicampuradukkan dengan kepentingan politik. Kita ingin Masjid Agung An-Nur menjadi tempat yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan keagamaan dengan suasana yang baik dan penuh kebersamaan,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, SF Hariyanto juga memberikan perhatian terhadap kondisi fasilitas masjid. Ia memastikan perbaikan eskalator yang mengalami kerusakan akan diupayakan melalui penganggaran pada Tahun Anggaran 2027.

“Insyaallah pada Tahun Anggaran 2027 kita akan menganggarkan perbaikan eskalator yang mengalami kerusakan di Masjid Agung An-Nur. Kita ingin fasilitas masjid dapat berfungsi dengan baik sehingga masyarakat merasa nyaman ketika menggunakannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Harian Pengurus Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau menjelaskan bahwa penataan penggunaan aula dilakukan untuk memastikan pemanfaatan fasilitas berjalan sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku. Pengurus juga tengah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman penggunaan aula.

“Penghentian sementara penggunaan aula dilakukan dalam rangka penataan kembali penggunaan fasilitas dan pemberian izin pemakaian sesuai fungsi serta ketentuan yang berlaku. Ke depan, kami akan menerapkan SOP sebagai dasar dalam mengatur penggunaan Aula Masjid Agung An-Nur,” jelasnya.

Ia menambahkan, penataan pengelolaan fasilitas juga dilakukan bersamaan dengan upaya efisiensi penggunaan listrik. Langkah tersebut telah memberikan dampak terhadap penurunan biaya listrik masjid dalam beberapa bulan terakhir.

“Setelah adanya arahan mengenai efisiensi, kami melakukan berbagai upaya penghematan penggunaan listrik. Alhamdulillah, biaya listrik secara bertahap dapat ditekan, dari sekitar Rp72 juta pada April menjadi Rp55 juta pada Mei dan sekitar Rp52 juta pada Juni,” katanya.

Pengurus Masjid Agung An-Nur menyambut baik arahan Plt Gubernur Riau untuk menyelesaikan persoalan pemanfaatan fasilitas melalui komunikasi dan koordinasi. Penataan penggunaan aula diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak sekaligus memastikan ruang-ruang yang tersedia tetap dapat mendukung kegiatan keagamaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten III Sekda Provinsi Riau, Ketua dan anggota MPQ Indonesia, Ketua Harian dan pengurus Masjid Agung An-Nur, Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan.

Komitmen Plt Gubri Tingkatkan Infrastruktur, Tahun Ini Ruas Jalan Mahato-Manggala 8,9 Km Dirigid

Thu, 13 Aug 2026 13:18:39 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan provinsi di kabupaten/kota se-Riau. Hal tersebut tetap dilakukan meski saat ini daerah dihadapkan kondisi fiskal yang menurun.

Seperti yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau yang segera meningkatkan kualitas struktur Ruas Jalan Mahato (Batas Rokan Hilir) - Simpang Manggala.

Perbaikan tersebut sebagai komitmen Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto dalam peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang lebih kuat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Zulfahmi mengatakan, tahun ini pihaknya akan melakukan pekerjaan Rigid Pavement di Ruas Jalan Mahato (Batas Rokan Hilir) - Simpang Manggala sepanjang 8,9 kilometer (Km).

"Iya tahun ini Pemprov Riau membangun Rigid Pavement di Ruas Jalan Mahato-Simpang Manggala, Rokan Hilir sepanjang 8,9 Km, dengan total anggaran sebesar Rp97,7 miliar. Perbaikan jalan ini sebagai komitmen Plt Gubernur Riau Pak SF Hariyanto meningkatkan kualitas infrastruktur jalan," kata Zulfahmi, Rabu (12/8/2026).

Zulfahmi menjelaskan, pekerjaan Rigid Pavement sepanjang 8,9 Km tersebut terdiri dari dua paket. Untuk paket pertama ruas Jalan Mahato (Batas Rokan Hilir) - Simpang Manggala sepanjang 5,5 Km dengan nilai sebesar Rp60 miliar.

Kemudian paket dua, ruas Jalan Mahato (Batas Rokan Hilir) - Simpang Manggala B sepanjang 3,4 Km dengan nilai pekerjaan sebesar Rp37,7 miliar.

"Untuk paket pertama sudah kontrak tinggal pelaksanaan pekerjaan saja. Sedangkan saat ini sedang proses lelang. Kita harap pembangunan Rigid Pavement di Ruas Mahato-Simpang Mangga ini dapat menjawab persoalan infrastruktur di wilayah setempat," terangnya.

Dengan peningkatan kualitas infrastruktur tersebut, kedepan diharapkan Ruas Jalan Mahato-Simpang Manggala dapat memperlancar aktivitas masyarakat, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Kampar Serahkan Bantuan Zakat Program Kampar Cerdas kepada 90 Mustahik

Thu, 20 Aug 2026 13:17:37 +0700

Bangkinang Kota – Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., MT menyerahkan secara simbolis pendistribusian zakat bantuan pendidikan Program Kampar Cerdas melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar kepada 90 mustahik. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Baznas Kabupaten Kampar, Kamis (20/08/2026).

Turut hadir pada kesempatan tersebut para Komisioner Baznas Kabupaten Kampar, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kampar Helmi, SH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kampar Refizal, S.STP., M.Si, para muzaki serta para mustahik penerima manfaat bantuan pendidikan.

Dalam sambutannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Baznas Kabupaten Kampar yang telah menyalurkan zakat dari para muzaki kepada mustahik yang tepat sasaran.

“Ini adalah bantuan kepada anak-anak sekolah melalui Program Kampar Cerdas. Sesuai dengan namanya, kita ingin anak-anak Kabupaten Kampar menjadi anak-anak yang cerdas dan memiliki ilmu pengetahuan,” ujar Ahmad Yuzar.

Bupati berpesan kepada para penerima bantuan agar memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kebutuhan pendidikan.

“Manfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk kebutuhan pendidikan, sehingga dapat membantu anak-anak kita dalam menuntut ilmu dan meraih cita-cita,” pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh muzaki yang telah menunaikan zakat melalui Baznas Kabupaten Kampar.

“Kepada para muzaki saya mengucapkan terima kasih. Saya yakin Allah akan membalas kebaikan kita dengan berlipat ganda,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Kampar Arizon, SE menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan melalui Program Kampar Cerdas tersebut merupakan amanah dari para muzaki yang harus dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Ini adalah amanah daripada para muzaki. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak yang menerimanya,” kata Arizon.

Dukung Kemajuan Olahraga, Bupati Kampar Ahmad Yuzar Siap Akan Gelar Kejuaraan Tinju Piala Bupati Tingkat Provinsi Riau

Fri, 21 Aug 2026 13:16:51 +0700

BANGKINANG KOTA — Pemerintah Kabupaten Kampar terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan dan menggerakkan pembinaan dunia olahraga daerah. Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. menerima audiensi dan menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kabupaten Kampar di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Kampar. Jum’at,21/8/2026

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting terkait rencana penyelenggaraan ajang olahraga bergengsi Kejuaraan Tinju Piala Bupati Tingkat Provinsi Riau.
Berdasarkan hasil koordinasi, kejuaraan yang siap menyedot perhatian para pecinta olahraga jotos dari berbagai daerah se-Provinsi Riau ini dijadwalkan akan dipusatkan di Lapangan Pelajar Bangkinang Kota.

Dalam arahannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan bahwa Pemkab Kampar siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kejuaraan tersebut. Selain sebagai wadah pembinaan atlet muda berbakat, agenda ini juga diharapkan mampu menjadi sarana hiburan positif bagi masyarakat sekaligus menggerakkan geliat ekonomi lokal.

"Pemerintah Kabupaten Kampar mendukung penuh agenda kejuaraan tinju tingkat provinsi ini. Kita berharap event ini menjadi sarana pembinaan atlet muda berprestasi serta makin menghidupkan iklim olahraga di Bangkinang Kota," ujar Ahmad Yuzar.

Audiensi ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan cabor dan organisasi olahraga terkemuka di Riau dan Kabupaten Kampar, di antaranya,H. Iskandar Hoesin Ketua KONI Provinsi Riau, Drs. Muhammad Yasir, M.M. Ketua KONI Kabupaten Kampar dan serta Jajaran Pengurus Pengda Pertina Kabupaten Kampar

Dukungan dari Bupati Kampar disambut hangat oleh jajaran KONI Provinsi Riau maupun KONI Kabupaten Kampar. Sinergi antara Pemkab Kampar, KONI, dan Pertina diharapkan menjadi momentum kuat untuk mencetak atlet-atlet tinju handal yang siap mengukir prestasi di tingkat regional maupun nasional.

BPBD Catat 159 Desa Rawan Karhutla, APHI Riau Imbau Perusahaan Tingkatkan Patroli

Fri, 14 Aug 2026 13:16:07 +0700

PEKANBARU — Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komda Riau mengimbau seluruh perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Riau untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada Jumat (14/8/2026). Langkah antisipasi ini merespons rilis Kementerian Kehutanan yang menetapkan Riau sebagai satu dari enam provinsi rawan Karhutla bersama Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Ketua Komda APHI Riau Muller Tampubolon menegaskan bahwa seluruh anggota APHI di Riau wajib memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sistem deteksi dini, serta patroli rutin.

"Kami mengimbau seluruh anggota APHI Riau meningkatkan kewaspadaan dan tidak menunggu sampai terjadi kebakaran. Lakukan deteksi dini, patroli rutin, pengecekan sumber air, kesiapan peralatan dan personel, serta segera merespons setiap titik panas yang terpantau," kata Muller.

Muller menjelaskan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor sangat krusial karena Karhutla tidak mengenal batas administratif maupun batas konsesi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diminta rutin berkoordinasi dengan Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.

Selain penanganan teknis, APHI Riau mewajibkan perusahaan memperkuat pembinaan dan edukasi pembukaan lahan tanpa bakar kepada warga di sekitar area kerja.

"Pencegahan Karhutla tidak dapat hanya dilakukan dari dalam areal perusahaan. Masyarakat harus ikut dilibatkan sebagai mitra utama karena mereka merupakan pihak yang berada paling dekat dengan lokasi dan dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi serta mencegah kebakaran," ujar Muller.

Dari sisi pemetaan kawasan rawan, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau Edy Afrizal mencatat potensi kerawanan Karhutla di wilayahnya tersebar di 159 desa dan kelurahan yang mencakup 65 kecamatan di 12 kabupaten dan kota.

"Saat ini daerah rawan Karhutla di Provinsi Riau tersebar di 159 desa dan kelurahan. Semua itu tersebar di 65 kecamatan yang ada di 12 kabupaten dan kota," ujar Edy.

Edy merinci bahwa sebaran desa rawan terbanyak berada di Rokan Hilir dengan 35 desa, disusul Indragiri Hilir 28 desa, Pelalawan 22 desa, dan Bengkalis 16 desa. Sementara wilayah lainnya tersebar di Kepulauan Meranti dengan 14 desa, Siak, Dumai, dan Indragiri Hulu masing-masing 11 desa, Kampar 4 desa, Pekanbaru 3 kelurahan, serta Kuantan Singingi dan Rokan Hulu masing-masing 2 desa.

Melihat tingginya risiko kerawanan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status SIAGA Darurat Karhutla terhitung mulai 13 Februari hingga 30 November 2026. Penetapan status ini menjadi landasan penguatan mitigasi bencana di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau.

Untuk mendukung langkah pencegahan dini di tengah ancaman kemarau, penyampaian informasi prakiraan cuaca regional melalui media massa dan BMKG terus diintensifkan. Manajemen perusahaan diharapkan aktif memantau kondisi iklim harian guna menyesuaikan tingkat kewaspadaan dan pembasahan lahan di area rawan secara berkelanjutan.

Pemko Pekanbaru Lanjutkan Normalisasi Sungai Sail, Upaya Kurangi Risiko Banjir di Kawasan Bantaran

Tue, 14 Jul 2026 13:41:40 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali melaksanakan normalisasi aliran Sungai Sail sebagai bagian dari upaya penanggulangan banjir di kawasan bantaran sungai.

Pekerjaan normalisasi dilakukan menggunakan alat berat excavator amfibi milik Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Petugas mengeruk sedimen berupa pasir dan tanah yang mengendap di sejumlah titik sepanjang aliran Sungai Sail. Saat ini, proses pengerukan difokuskan di kawasan Parit Indah, Kecamatan Bukit Raya.

Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara Pemko Pekanbaru melalui Dinas PUPR dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III dalam pelaksanaan normalisasi Sungai Sail.

"Sebelumnya bersama Kepala Dinas PUPR dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Provinsi Riau telah dilakukan penandatanganan MoU untuk pelaksanaan normalisasi Sungai Sail ini," kata Edward Riansyah, Selasa (14/7/2026).

Ia menjelaskan, usai penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Pemko Pekanbaru melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR langsung mengerahkan alat berat amfibi untuk melakukan pengerukan di aliran Sungai Sail yang saat ini berfokus di sekitar kawasan Parit Indah.

Menurutnya, pengerukan sedimen diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tampung sungai sekaligus memperlancar aliran air saat curah hujan tinggi. Dengan demikian, aliran pembuangan dari drainase lingkungan dapat mengalir dengan baik dan tidak menumpuk hingga menyebabkan banjir yang menggenangi permukiman warga, terutama di kawasan dataran rendah.

Selain melakukan normalisasi sungai, Pemko Pekanbaru juga mengimbau masyarakat agar turut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah maupun limbah ke saluran drainase utama maupun drainase sekunder.

"Kami turut mengimbau masyarakat Kota Pekanbaru agar tidak lagi menjadikan aliran drainase utama maupun drainase sekunder sebagai tempat pembuangan sampah atau limbah. Mari kita jaga alam, karena alam juga akan memberikan dampak yang baik bagi kita," pungkasnya.