Latest Posts

Pemko Pekanbaru Lanjutkan Normalisasi Sungai Sail, Upaya Kurangi Risiko Banjir di Kawasan Bantaran

Tue, 14 Jul 2026 13:41:40 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali melaksanakan normalisasi aliran Sungai Sail sebagai bagian dari upaya penanggulangan banjir di kawasan bantaran sungai.

Pekerjaan normalisasi dilakukan menggunakan alat berat excavator amfibi milik Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Petugas mengeruk sedimen berupa pasir dan tanah yang mengendap di sejumlah titik sepanjang aliran Sungai Sail. Saat ini, proses pengerukan difokuskan di kawasan Parit Indah, Kecamatan Bukit Raya.

Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara Pemko Pekanbaru melalui Dinas PUPR dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III dalam pelaksanaan normalisasi Sungai Sail.

"Sebelumnya bersama Kepala Dinas PUPR dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Provinsi Riau telah dilakukan penandatanganan MoU untuk pelaksanaan normalisasi Sungai Sail ini," kata Edward Riansyah, Selasa (14/7/2026).

Ia menjelaskan, usai penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Pemko Pekanbaru melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR langsung mengerahkan alat berat amfibi untuk melakukan pengerukan di aliran Sungai Sail yang saat ini berfokus di sekitar kawasan Parit Indah.

Menurutnya, pengerukan sedimen diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tampung sungai sekaligus memperlancar aliran air saat curah hujan tinggi. Dengan demikian, aliran pembuangan dari drainase lingkungan dapat mengalir dengan baik dan tidak menumpuk hingga menyebabkan banjir yang menggenangi permukiman warga, terutama di kawasan dataran rendah.

Selain melakukan normalisasi sungai, Pemko Pekanbaru juga mengimbau masyarakat agar turut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah maupun limbah ke saluran drainase utama maupun drainase sekunder.

"Kami turut mengimbau masyarakat Kota Pekanbaru agar tidak lagi menjadikan aliran drainase utama maupun drainase sekunder sebagai tempat pembuangan sampah atau limbah. Mari kita jaga alam, karena alam juga akan memberikan dampak yang baik bagi kita," pungkasnya.

Pemko Pekanbaru Gandeng UMKM Semarakkan Festival Rakyat Nusantara

Wed, 15 Jul 2026 13:40:37 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggandeng pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Festival Rakyat Nusantara dan nonton bareng (nobar) semifinal Piala Dunia yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, Jalan Ahmad Yani, Selasa (14/7/2026) malam.

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan pusat kota itu diikuti ratusan masyarakat bersama para pelaku UMKM. Warga menyaksikan laga semifinal Piala Dunia yang mempertemukan Tim Nasional Prancis melawan Spanyol.
Hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengapresiasi inisiatif Pemko Pekanbaru bersama Polda Riau yang menggelar nobar sekaligus melibatkan pelaku UMKM.

"Ini sebuah pertemuan yang menggembirakan. Saya yakin dengan pertemuan ini akan ada nilai-nilai persatuan, kehangatan, dan silaturahmi kita bersama," ujarnya.

Menurut Pangdam, keterlibatan UMKM tidak hanya menyemarakkan suasana, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Piala Dunia dengan mengikuti Festival Rakyat Nusantara yang dipadukan dengan kegiatan nobar.

Ia menyebut kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Riau, TNI, dan Polri.

"Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, agar dapat menggerakkan roda perekonomian di tengah suasana Piala Dunia ini," kata Agung.

Wako Agung menjelaskan, Festival Rakyat Nusantara dan nobar Piala Dunia akan berlangsung hingga partai final dalam tiga hari ke depan. Berbagai kegiatan disiapkan untuk menarik partisipasi masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha lokal.

"Setiap kecamatan sudah berjalan dari awal pertandingan, dan puncaknya di sini kita buat. Kota juga mengajak pelaku UMKM di sini. Mudah-mudahan ini dapat menambah kekompakan, semangat bersama untuk meningkatkan roda perekonomian," jelasnya.

Selain menyaksikan pertandingan sepak bola, masyarakat juga dapat menikmati Festival Kuliner Nusantara, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, serta berkesempatan memperoleh berbagai doorprize. Seluruh rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 24 jam dalam tiga hari ke depan.

Kemarin Bertahan, Hari Ini Dibawa Pulang: Excavator Check Out dari Kawasan SM Bukit Rimbang Baling

Tue, 14 Jul 2026 15:42:49 +0700

KAMPAR, RIAU – Setelah menjadi sorotan publik dan ramai diberitakan sejumlah media massa terkait dugaan aktivitas alat berat di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit Baling, excavator yang sebelumnya berada di jalur menuju Pematang Panjang akhirnya dikeluarkan dari lokasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Selasa sore (14/07/2026), alat berat tersebut terlihat diangkut menggunakan kendaraan pengangkut (low bed) oleh pihak pemilik dan dibawa keluar dari kawasan Pematang Panjang, yang berada di areal Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.

Sebelumnya, keberadaan excavator itu menjadi perhatian setelah Tim Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) menemukan aktivitas perbaikan jalan di kawasan konservasi saat melakukan patroli. Upaya tim untuk menghentikan aktivitas tersebut dikabarkan mendapat penghadangan dari sekelompok orang yang berada di lokasi.

Peristiwa tersebut kemudian memicu perhatian luas setelah diberitakan berbagai media. Dugaan intimidasi terhadap tim patroli, aktivitas alat berat di kawasan konservasi, hingga harapan agar aparat penegak hukum segera turun tangan menjadi sorotan publik.

Tidak lama setelah pemberitaan tersebut viral, excavator yang sebelumnya berada di lokasi diketahui sudah tidak lagi beroperasi dan akhirnya dipindahkan keluar dari kawasan.

Meski demikian, keluarnya alat berat dari lokasi belum serta-merta mengakhiri persoalan. Sejumlah pihak menilai proses penelusuran tetap perlu dilakukan guna memastikan legalitas aktivitas yang sebelumnya berlangsung di kawasan konservasi tersebut, termasuk menelusuri pihak yang memberikan perintah maupun yang bertanggung jawab atas masuknya alat berat ke dalam kawasan.

Pengamat lingkungan dan sejumlah elemen masyarakat juga mendorong agar instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pembukaan maupun perbaikan jalan di dalam kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan kawasan konservasi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemilik alat berat maupun instansi berwenang mengenai alasan dikeluarkannya excavator dari lokasi serta tindak lanjut terhadap dugaan aktivitas yang sebelumnya terjadi di kawasan tersebut.

Perkembangan kasus ini masih terus dipantau, mengingat sebelumnya telah menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai desakan agar dilakukan penegakan hukum secara transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim MMP Diintimidasi Saat Patroli, Temukan Excavator Perbaiki Jalan di Kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling

Tue, 14 Jul 2026 14:25:07 +0700

KAMPAR, RIAU – Tim Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) mengaku mengalami intimidasi saat melakukan patroli di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit Baling, Kabupaten Kampar, Senin (13/7/2026). Insiden tersebut terjadi setelah tim menemukan sebuah alat berat jenis excavator yang digunakan untuk memperbaiki akses jalan menuju Kampung Pematang Panjang yang berada di dalam kawasan hutan konservasi.

Berdasarkan keterangan Tim MMP, saat patroli mereka menemukan excavator tengah melakukan pekerjaan perbaikan jalan. Tim kemudian menyampaikan kepada pihak yang berada di lokasi bahwa penggunaan alat berat di dalam kawasan hutan konservasi tidak diperbolehkan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim MMP juga meminta agar aktivitas excavator dihentikan sementara hingga kejelasan mengenai legalitas pekerjaan tersebut dapat dipastikan.

Namun, seorang pria bernama Agus yang mengaku sebagai penanggung jawab alat berat tersebut menyatakan bahwa pekerjaan dilakukan di atas tanah ulayat Kenegerian Kuntu.

Menurut Agus, penggunaan excavator telah memperoleh persetujuan dari para ninik mamak Kenegerian Kuntu. Ia juga menyebut biaya operasional alat berat merupakan hasil swadaya masyarakat.

"Daerah ini adalah tanah ulayat Kuntu. Kami sudah meminta izin kepada seluruh ninik mamak Kenegerian Kuntu, sehingga kami berani menggunakan alat berat untuk memperbaiki jalan. Biaya excavator ini merupakan swadaya masyarakat," ujar Agus sebagaimana disampaikan Tim MMP.

Tim MMP menyebut, setelah terjadi perdebatan, Agus kemudian menghubungi sejumlah warga dan pihak yang disebut sebagai ninik mamak Kenegerian Kuntu agar datang ke lokasi.

Menurut keterangan Tim MMP, Agus juga meminta mereka untuk tidak meninggalkan lokasi sambil menunggu kedatangan warga.

Tidak lama kemudian, sejumlah orang datang ke lokasi. Tim MMP mengklaim sebagian dari mereka berteriak dan melakukan intimidasi. Bahkan, menurut pengakuan tim, terdapat seseorang yang membawa senjata tajam berupa parang panjang dan mengacungkannya ke atas.

Meski demikian, situasi disebut berhasil diredam oleh warga lainnya sehingga tidak terjadi bentrokan fisik.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang dinilai sudah tidak kondusif, Tim MMP memutuskan meninggalkan lokasi dan berencana melaporkan temuan tersebut kepada pihak kehutanan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi kejadian itu, Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Rilis Indikasi (PMRI), MHD. Indra Safutra, meminta instansi terkait segera turun ke lapangan.

Ia berharap Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), aparat penegak hukum, serta instansi berwenang dapat melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas yang berlangsung di kawasan konservasi tersebut.

"Apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, kami berharap dapat ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting untuk mencegah semakin parahnya deforestasi di kawasan Bukit Rimbang Bukit Baling yang merupakan kawasan konservasi," ujar Indra.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak BKSDA maupun aparat penegak hukum terkait dugaan penggunaan alat berat di kawasan konservasi tersebut. Redaksi juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Agus maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab dan memperoleh informasi yang berimbang.

Bupati Kampar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Tegaskan Komitmen Dukung Program Strategis Nasional

Mon, 13 Jul 2026 15:53:00 +0700

Bangkinang Kota – Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., MT mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Media Center Pemerintah Kabupaten Kampar, Senin (13/07/2026). Agenda rakor kali ini dirangkaikan dengan pembahasan kenaikan harga ikan segar, progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3, serta evaluasi dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang merupakan agenda strategis nasional.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Turut mengikuti dari Pemerintah Kabupaten Kampar, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi. Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) serta memanfaatkan Portal Resmi DTSEN sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Usai mengikuti rakor, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program-program strategis nasional.

“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah Kabupaten Kampar akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh OPD dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi berjalan optimal, memanfaatkan DTSEN, serta mendukung penuh percepatan Program 3 Juta Rumah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ahmad Yuzar.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kampar untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, serta bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Mutasi Polri di Riau: Dua Pejabat Utama dan Empat Kapolres Resmi Berganti Jabatan

Mon, 13 Jul 2026 15:52:17 +0700

Pekanbaru - Dua pejabat utama (PJU) dan empat Kapolres di Riau yang dimutasi Kapolri, menjalani proses serah terima jabatan (sertijab) dipimpin langsung Kapolda Riau, Senin (13/7).

Bertempat di Aula Tribrata Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi, para pejabat utama Polda Riau, serta seluruh kapolres jajaran.

Para PJU yang mengikuti sertijab antara lain, Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Riau dari Kombes Pol Wimboko kepada Kombes Pol Dwi Mulyanto, Kabid Humas Polda Riau dari Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad kepada Kombes Pol Akmadi.

Sedangkan untuk pejabat yang Kapolres yang mengikuti sertijab antara lain, Kapolres Dumai dari AKBP Angga Herlambang kepada AKBP Fatikh Dedy Setyawan, Kapolres Rokan Hilir dari AKBP Isa Imam Syahroni kepada AKBP Aldi Alfa Faroqi.

Selanjutnya, Kapolres Kepulauan Meranti dari AKBP Aldi Alfa Faroqi kepada AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, serta Kapolres Indragiri Hilir dari AKBP Farouk Oktora kepada AKBP Donny Eko Listianto.

Rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi pelepasan dan pemasangan tanda jabatan, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan yang dipandu rohaniawan, dilanjutkan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, pakta integritas, dan berita acara pengambilan sumpah.

Kapolda berpesan kepada seluruh mengikuti sertijab agar memaknainya sebagai amanah yang wajib dijalankan penuh tanggung jawab demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Rotasi jabatan, lanjut Kapolda merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus upaya menjaga kesinambungan kepemimpinan dan pelaksanaan tugas di lapangan.

"Pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi, sekaligus keberlanjutan amanah dan tanggung jawab dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat," ujar Kapolda.

Bagi pejabat yang akan menempati jabatan baru ditempat lain, Kapolda turut memberikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian selama menjalankan tugas di wilayah masing-masing.

"Terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan," kata Kapolda.

Kepada pejabat yang baru dilantik, diminta segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami karakteristik wilayah, serta meneruskan program-program positif yang telah berjalan.

"Kepada para pejabat baru, selamat mengemban amanah. Segera kenali wilayah, pahami masyarakat, dan lanjutkan setiap hal baik yang telah dibangun," tegas Kapolda.

Jabatan, pesan Kapolda, boleh berganti, tetapi pengabdian kepada masyarakat harus terus berlanjut.

Wali Kota Pekanbaru Ingatkan Warga Agar Jangan Buang Sampah Sembarangan

Fri, 10 Jul 2026 15:51:29 +0700

PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, mengakui masih ada segelintir masyarakat belum memanfaatkan keberadaan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di lingkungan. Mereka menolak armada LPS mengangkut sampah di sekitar lingkungannya.

Kondisi ini menimbulkan persoalan lantaran ada penumpukan sampah di pemukiman masyarakat. Ada juga oknum masyarakat yang nekat membuang sampah sembarangan di tepi jalan.

Agung menyadari ada masyarakat yang tidak mau sampahnya diangkut armada LPS. Ia mempersilahkan masyarakat tersebut untuk membuang langsung sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar II.

Mereka jangan sampai membuang sampah sembarangan. Apalagi sampai membuang sampah di tepi jalan hingga menimbulkan tumpukan sampah.

"Masyarakat yang tidak mau ikut LPS itu boleh, tapi dengan catatan, mereka harus membuang sampah langsung ke TPA bukan ke pinggir jalan," tegasnya, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, hal tersebut menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Ia menilai bagi masyarakat yang sudah ikut LPS tentu membayarkan iuran angkutan sampah.

Dirinya menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat sudah bersedia agar pengangkutan sampah oleh LPS. Ia menyampaikan di sebagian besar wilayah kota kepesertaan masyarakat ikut LPS sudah di atas 90 persen.

"Memang masih ada di sejumlah kelurahan yang perlu kita dorong, tapi di sebagian besar kelurahan sudah banyak yang ikut LPS," terangnya.

Pengelola LPS juga bisa memberi edukasi kepada masyarakat di wilayahnya. Mereka juga sekaligus melakukan pengawasan agar tidak ada oknum masyarakat yang buang sampah sembarangan.

Agung tidak menampik sudah ada LPS yang memiliki lokasi pengelolaan sampah. Ada juga yang rutin setiap hari mengangkut sampah dari pemukiman warga.

"Kami juga memberi apresiasi kepada pengelola LPS, yang bukan cuma mengangkut sampah tapi juga mengelola sampah," ujarnya.

Wawako Pekanbaru: Jangan Sampai Ada Aksi Perundungan dalam MPLS

Mon, 13 Jul 2026 15:50:43 +0700

PEKANBARU - Para peserta didik baru di Kota Pekanbaru mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mulai, Senin (13/7/2026). Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar meninjau langsung pelaksanaan MPLS di sejumlah sekolah.

Aktivitas selama MPLS harus mendidik serta menambah wawasan bagi peserta didik baru. Jangan sampai ada aksi bully atau perundungan terjadi selama MPLS berlangsung.

"Suasana nyaman harus diciptakan kan sekolah baru, harus memberi motivasi. Yang paling penting jangan terjadi perundungan," tegas Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar di sela kegiatan.

Menurutnya, MPLS ini bertujuan peserta didik baru bisa berorientasi di sekolah baru. Agenda ini sebagai persiapan bagi peserta didik baru menjelang mengikuti proses belajar mengajar.

Apalagi para peserta didik sedang berupaya menyesuaikan diri di sekolah yang baru. Ia berharap sekolah bisa menciptakan suasana yang baik

"Tentu MPLS harus disusun sedemikian rupa, sehingga peserta didik baru merasa aman dan nyaman disekolah," paparnya.

Markarius mengingatkan agar sekolah bersiap menghadapi tahun ajaran baru. Mereka juga harus siap berkolaborasi melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

"Kan hari pertama, program MBG sudah berjalan," terangnya.

Dirinya juga mengapresiasi ayah mengantarkan anaknya ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru 2026. Pemerintah Kota Pekanbaru memberi imbauan seiring peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas).

Mereka bisa ikut mengantarkan anaknya ke sekolah. Apalagi tema Harganas tahun ini ayah harus hadir.

"Pada momen tahun ajaran baru ini, ayah juga hadir mendampingi anak-anaknya ke sekolah," ulasnya.

Jangan Sampai Ganggu Ketertiban, Satpol PP Bersama Aparat Gabungan dan DPRD Pekanbaru Sidak Hiburan Malam

Thu, 09 Jul 2026 15:49:38 +0700

PEKANBARU - Satpol PP Kota Pekanbaru dan Komisi I DPRD Kota Pekanbaru bersama aparat gabungan melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah tempat hiburan malam, Kamis (9/7/2026) dinihari. Mereka memeriksa perizinan sekaligus memastikan tidak ada pelanggaran operasional.

Mereka melakukan sidak di sejumlah lokasi. Tim mendatangi hiburan malam seperti Gen Z Club Pekanbaru, Empire 80 Lounge and KTV serta HW Live House.

"Kita temukan memang tidak ramai di dua lokasi lain, sedangkan di HW Live House ramai karena mungkin ada acara," ujar Kasatpol PP Kota Pekanbaru, Desheriyanto selepas sidak.

Dirinya menyebut sidak bersama tim gabungan TNI dan Kepolisian juga memperhatikan dari sisi ketertiban umum hiburan malam. Mereka bisa tetap beroperasi tapi tidak menganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat di sekitar.

Desheriyanto mengingatkan seluruh pengelola agar menjaga kondusivitas selama beroperasi. Mereka jangan sampai melanggar izin operasional yang ada.

"Jangan sampai ada aktivitas peredaran narkoba maupun LGBT," terangnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Robin Eduar menyebut bahwa sidak kali ini bersama Komisi I. Mereka mengingatkan para pengelola agar jangan terjadi peredaran narkoba di tempat hiburan malam.

"Kita sudah ingatkan, jangan sampai peredaran narkoba," paparnya.

Robin mengingatkan aktivitas tempat hiburan malam jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Ia bersama tiga anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru dalam sidak tersebut yakni Aidhil Nur Putra, Wan Agusti dan Syafri Syarif.

Pemko Pekanbaru Berharap Kepemimpinan Baru Dongkrak Kinerja PT BSP dan Tingkatkan Dividen

Tue, 07 Jul 2026 15:48:26 +0700

PEKANBARU - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Masykur Tarmizi menghadiri pelantikan Direktur PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang baru, Robi Junipa. Direktur baru ini dilantik oleh Bupati Siak Afni di Hotel Premiere Pekanbaru, Selasa (7/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Masykur menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan agar kepemimpinan baru mampu membawa perusahaan daerah tersebut semakin maju. Pengalaman yang dimiliki Robi Junipa diyakini dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan kinerja PT BSP.

Sehingga, perusahaan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Siak. Tetapi, PT BSP juga mampu menjaga marwah putra daerah dalam mengelola perusahaan yang bergerak di sektor perminyakan.

"Kami mengucapkan selamat kepada Robi Junipa atas amanah sebagai Direktur PT BSP. Semoga dengan pengalaman yang dimiliki, beliau dapat membawa PT BSP menjadi lebih baik dan semakin bermanfaat bagi masyarakat," kata Masykur.

Pemko Pekanbaru juga menaruh harapan besar terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini mengingat dalam dua tahun terakhir kontribusi dividen yang diterima dinilai masih belum optimal bagi pemko. Besaran dividen yang diterima Pemko Pekanbaru bergantung pada porsi kepemilikan saham di PT BSP yang sekitar 1,2 persen saat ini.

"Memang kepemilikan saham Pemko Pekanbaru tidak besar, hanya sekitar 1,2 persen. Namun kami berharap, dengan kepemimpinan direktur yang baru, performa dan kinerja PT BSP semakin meningkat. Dengan begitu, dividen yang diterima pemko juga dapat mengalami peningkatan," ucap Masykur.

Bertahun-tahun Rusak, Warga Marpoyan Damai Sampaikan Terimakasih ke Wako Agung usai Jalan Merak Diaspal Kembali

Mon, 06 Jul 2026 15:47:39 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, terus menggesa perbaikan jalan rusak di sejumlah wilayah. Pengaspalan ulang atau overlay juga menyasar ruas Jalan Merak, Kecamatan Marpoyan Damai.

Saat ini pekerjaan pengaspalan jalan di ruas tersebut sudah hampir rampung. Hampir satu kilo meter jalanan di sana sudah kembali menghitam, dan mulus untuk dilalui masyarakat.

"Perbaikan Jalan Rusak ini merupakan salah satu bentuk Komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam membangun kembali kesejahteraan masyarakat agar roda perekonomian serta kehidupan masyarakat semakin membaik dan Aman," kata Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho, Senin (6/7/2026).

Jalan Merak yang menghubungkan rute alternatif menuju Jalan Paus, maupun ke Jalan Sudirman sebagai pusat kota telah lama mengalami kerusakan.

Sebelumnya pasukan kuning dari Dinas PUPR Kota Pekanbaru juga telah membersihkan drainase yang disinyalir alami penyumbatan akibat sedimen maupun sampah.

"Terimakasih banyak buat bapak wali kota, Agung Nugroho, wakil wali kota dan jajarannya sudah memperhatikan Jalan Merak karena sudah rusak bertahun-tahun dan akhirnya diaspal kembali," kata Ari salah seorang warga setempat.

Ia berharap agar wali kota, dan wakil wali kota dapat menjalankan amanah dan baik dan sukses selalu dalam bertugas sebagai pemimpin di Kota Pekanbaru.

Tidak hanya pada Jalan Merak, Pemko Pekanbaru melalui Dinas PUPR juga melakukan perbaikan terhadap ruas jalan lainnya. Pengaspalan saat ini juga tengah berlangsung di Jalan Cendrawasih, dan Jalan Pembangunan.

Kolaborasi Bersama RS Syafira, Pemko Gelar Sunat Massal 100 Anak di HUT ke-242 Pekanbaru

Sat, 04 Jul 2026 15:46:24 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menggelar sunatan massal untuk 100 anak, berkolaborasi dengan Rumah Sakit (RS) Syafira Kota Pekanbaru, Jumat (3/7/2026).

Agenda ini merupakan satu dari sejumlah rangkaian pelayanan publik yang digelar Pemko Pekanbaru untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-424 Pekanbaru.

Pelaksana Harian (Plh) Sekdako Pekanbaru Syamsuwir mengatakan, sunatan massal ini merupakan agenda kedua. Sebelumnya, Pemko Pekanbaru juga sudah menggelar sunatan massal pada 21 Juni 2026, dengan jumlah 1.078 anak yang disunat.

"Alhamdulillah, dalam rangka memperingati HUT Ke-242 Kota Pekanbaru, kita tadi menggelar sunatan massal bersama RS Syafira. Ini adalah agenda kedua, karena tanggal 21 Juni lalu kita juga menggelar agenda serupa dengan 1.078 anak yang disunat," ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan agenda ini memang dijadwalkan sesuai dengan agenda libur sekolah. Sehingga ada banyak anak-anak yang bisa berpartisipasi untuk mendapatkan sunatan gratis yang digelar oleh Pemko Pekanbaru.

"Kegiatan ini masih dalam rangkaian hari jadi pekanbaru dan anak-anak saat ini masih libur sekolah sehingga nanti ketika mereka saat masuk sekolah kembali sehat setelah melakukan khitan. Kami mengucapkan terimakasih kepada rumah sakit yang telah mendukung Pemko Pekanbaru untuk pelaksanaan sunatan massal ini," pungkasnya.

9.184 ASN Mengaji Al Mulk, Wako Agung Kembali Raih Rekor MURI

Sun, 05 Jul 2026 15:43:25 +0700

PEKANBARU - Setelah Kue Talam Durian, Wako Agung kembali menerima Rekor MURI kedua dalam rangka hari jadi Pekanbaru ke 242. Tepat pada Sabtu (4/7/2026) malam, Pemko Pekanbaru resmi memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan keterlibatan 9.184 orang pada giat ASN Mengaji membacakan surah Al-Mulk secara serentak.

?Lautan manusia mengenakan pakaian putih memadati pelataran Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, menciptakan suasana yang begitu religius, khidmat, dan megah di bawah sorotan lampu menara masjid. ?Dalam sambutannya, Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, menyampaikan rasa haru dan bangganya atas antusiasme luar biasa dari ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang hadir. Beliau memaparkan alasan spiritual yang kuat di balik pemilihan surah Al-Mulk dalam pemecahan rekor ini.

?"Surah Al-Mulk adalah Al-Mani'ah — sang penyelamat dan pelindung dari siksa kubur. Kami ingin kesibukan kita sebagai pelayan masyarakat tidak membuat kita lalai akan fondasi spiritual. Angka 9.184 ini bukan sekadar mengejar rekor di atas kertas, melainkan simbol komitmen kolektif ASN Pekanbaru untuk terus membumikan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari," ujar Wako Agung.

?Beliau juga menjabarkan makna filosofis dari surah tersebut, di mana Al-Mulk menegaskan kekuasaan mutlak Allah SWT atas kerajaan alam semesta beserta kehidupan dan kematian. Makna ini menjadi pengingat keras bagi para ASN bahwa jabatan dan amanah yang mereka pangkas saat ini bersifat sementara dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta.

??Setelah penyerahan sertifikat rekor MURI dari perwakilan MURI kepada Wako Agung, acara dilanjutkan dengan siraman rohani yang dinantikan oleh seluruh jemaah. Dai kondang asal Makassar, Ustadz Das'ad Latif, hadir memberikan tausiah dengan gaya khasnya yang jenaka namun sarat akan sentilan moral. ?Dalam ceramahnya, Ustadz Das'ad memuji langkah Pemko Pekanbaru. Beliau menekankan bahwa pelayanan publik yang prima dari seorang ASN akan lahir jika hatinya sudah dibersihkan dengan Al-Qur'an.

?"Pegawai yang rajin mengaji, insyaAllah tidak akan mau korupsi. Pegawai yang paham surah Al-Mulk, tahu kalau kekuasaan itu milik Allah, maka dia tidak akan sombong saat melayani rakyat," tegasnya yang disambut tawa dan tepuk tangan riuh para hadirin.

??Kemeriahan dan rasa syukur malam itu semakin memuncak di penghujung acara. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kehadiran para pegawai, Pemko Pekanbaru membagikan berbagai hadiah, dengan hadiah utama berupa paket ibadah Umroh gratis untuk 3 orang ASN yang beruntung melalui sistem pengundian langsung.

Rakyat Menuntut Jawaban! FPMPH-S Soroti Dugaan PETI dan Minta Kapolda Sumbar Bertindak Tegas!!!

Mon, 06 Jul 2026 23:58:23 +0700

LIMA PULUH KOTA, SUMBAR – Forum Pemuda Mahasiswa Peduli Hukum Sumatera Barat (FPMPH-S) mengagendakan dua aksi unjuk rasa pada pekan depan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang disampaikan kepada kepolisian, FPMPH-S dijadwalkan menggelar aksi di Mapolres 50 Kota pada Kamis, 9 Juli 2026, kemudian melanjutkan aksi di Markas Polda Sumatera Barat, Senin, 13 Juli 2026.

Koordinator Umum FPMPH-S, Pablo, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus pelaksanaan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Menurut FPMPH-S, rencana aksi dilatarbelakangi berbagai laporan masyarakat dan pemberitaan media mengenai dugaan masih berlangsungnya aktivitas PETI di kawasan Nagari Galugua. Organisasi tersebut menilai apabila dugaan tersebut benar terjadi, aktivitas itu berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk kawasan hutan serta aliran Batang Kampar yang berhulu di wilayah tersebut.

Dalam dokumen pemberitahuan aksi, FPMPH-S mengaku telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat dan melakukan peninjauan lapangan. Mereka mengklaim menemukan dugaan masih beroperasinya puluhan alat berat di sepanjang aliran Batang Kampar.

Selain menyoroti dugaan aktivitas tambang ilegal, FPMPH-S juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya pihak-pihak yang membekingi aktivitas tersebut. Organisasi itu menyebut informasi mengenai dugaan setoran kepada oknum aparat telah berkembang di tengah masyarakat dan meminta seluruh informasi tersebut diuji melalui proses penyelidikan yang profesional, independen, dan transparan.

FPMPH-S menilai berbagai pemberitaan media mengenai dugaan maraknya PETI seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Menurut mereka, apabila aktivitas tersebut masih berlangsung, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota maupun Polda Sumatera Barat.

Dalam aksi di Polres 50 Kota yang diperkirakan diikuti sekitar 250 peserta, massa akan berkumpul di GOR Singa Harau sebelum bergerak menuju Mapolres 50 Kota sekitar pukul 11.00 WIB dengan membawa mobil komando, pengeras suara, spanduk, dan atribut aksi damai.

Sementara itu, aksi di depan Markas Polda Sumatera Barat dijadwalkan berlangsung pada 13 Juli 2026 dengan estimasi sekitar 200 peserta.

Melalui dua aksi tersebut, FPMPH-S menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta pembentukan tim khusus untuk menyelidiki dugaan aktivitas PETI di Nagari Galugua, mengusut dugaan keterlibatan pemodal maupun pihak lain yang diduga terlibat, memeriksa dugaan keterlibatan oknum aparat apabila ditemukan bukti yang cukup, serta melakukan evaluasi dan audit internal terhadap dugaan praktik pembekingan aktivitas ilegal.

Selain itu, dalam surat pemberitahuan aksi di Polres 50 Kota, FPMPH-S juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat fungsi reserse yang menangani tindak pidana tertentu serta jajaran kepolisian di wilayah Kapur IX apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Senin (06/07/2026), belum diperoleh tanggapan resmi dari Polres 50 Kota maupun Polda Sumatera Barat terkait rencana aksi tersebut maupun berbagai dugaan yang disampaikan oleh FPMPH-S.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen pemberitahuan aksi dan pernyataan penyelenggara unjuk rasa.

Seluruh dugaan yang disampaikan masih merupakan klaim dari pihak FPMPH-S dan belum dibuktikan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap seluruh pihak yang disebut.

Media ini juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Silaturahmi Danyonif 132/Bima Sakti dengan Bupati dan Wakil Bupati Kampar

Mon, 29 Jun 2026 22:39:52 +0700

Bangkinang,-Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., didampingi Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, S.Ag., M.Si., menerima kunjungan silaturahmi Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 132/Bima Sakti, Letkol Inf Hendri Sihombing, S.Hub.Int., M.Tr.Mil., di ruang kerja Bupati Kampar. Senin (29/6)

Kunjungan silaturahmi ini bertujuan untuk mempererat hubungan serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Yonif 132/Bima Sakti dalam mendukung keamanan, ketertiban, dan pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kampar menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Inf Hendri Sihombing sebagai Danyonif 132/Bima Sakti yang baru.

Bupati berharap kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan melalui berbagai program kolaboratif demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kampar.

Sementara itu, Letkol Inf Hendri Sihombing menyampaikan komitmennya untuk terus membangun komunikasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kampar serta seluruh unsur Forkopimda. la menegaskan bahwa Yonif 132/Bima Sakti siap mendukung berbagai program pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan membantu kegiatan kemasyarakatan.

Akselerasi Digitalisasi Desa, Diskominfo Kampar Hadiri Launching SIM-TKD Tambusai dan Diskusi Publik Kepemudaan

Tue, 30 Jun 2026 22:39:14 +0700

**PEKANBARU** – Pemerintah Kabupaten Kampar terus bergerak dinamis dalam mengawal transformasi teknologi tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat desa. Komitmen kuat ini ditunjukkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Kampar saat menghadiri agenda krusial *Launching* Aplikasi SIM-TKD (Sistem Informasi Manajemen Tanah Kas Desa) sekaligus Diskusi Publik bertema *"Inovasi Lokal, Dampak Global: Peran Pemuda dalam Digitalisasi Desa"* yang digelar di Ballroom Evo Hotel Pekanbaru, Selasa (30/6/2026).

Hadir memimpin perwakilan resmi dari Diskominfo Kabupaten Kampar yaitu Benny Putra, S.Kom., M.Kom., didampingi oleh Yoga Rizola Pratama, S.Kom., dan Ondri Nurdiansyah, S.T. Kehadiran tim teknis ini menegaskan kesiapan Diskominfo dalam mendukung penuh integrasi ekosistem digital serta penguatan kapasitas aparatur desa di wilayah Kampar.

Agenda strategis ini menghadirkan jajaran narasumber kompeten yang mengupas tuntas urgensi digitalisasi daerah, antara lain Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, H. Yurnalis Basri, S.Sos., M.Si.; Anggota DPRD Kab. Kampar sekaligus Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kab. Kampar, Eko Sutrisno, S.Sos.; serta Presiden BEM UNRI, Muhammad Azhari. Diskusi yang berlangsung interaktif ini dipandu langsung oleh praktisi pendidikan dan *Master Public Speaking*, Chandra Alfindodes, M.Pd., C.PS., C.Ht., CI..

*Melalui sesi Diskusi Publik tersebut, para narasumber membedah secara mendalam bagaimana inovasi-inovasi berbasis lokal yang diinisiasi dari tingkat desa mampu memberikan dampak nyata yang lebih luas, bahkan dalam skala global. Peran sentral pemuda disorot sebagai motor penggerak utama dalam menjembatani kebutuhan masyarakat desa dengan pemanfaatan teknologi informasi, guna mempercepat terciptanya ekosistem desa digital yang mandiri dan solutif.*

Momen puncak acara ditandai dengan peluncuran dan penyerahan secara langsung Aplikasi SIM-TKD oleh Direktur Utama PT Insta Pro Solution, Setyo Irawan, S.IP, kepada Pemerintah Desa Tambusai, Kecamatan Rumbio Jaya. Aplikasi inovatif berbasis tata kelola aset ini diterima langsung oleh Kepala Desa Tambusai, Bapak Krido Kawal Basuki. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Insta Pro Solution juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Bapak Krido Kawal Basuki sebagai bentuk apresiasi atas visi digital dan dedikasi Desa Tambusai dalam mengadopsi teknologi modern demi transparansi administrasi desa.

Mewakili Diskominfo Kampar, Benny Putra, S.Kom., M.Kom. menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kolaborasi multipihak ini. *"Kami melihat ini sebagai langkah progresif dalam mendukung percepatan SPBE di tingkat desa. Diskominfo akan terus mengawal dan mendampingi implementasi teknologi agar tata kelola aset desa semakin transparan, akuntabel, dan efisien,"* ujar Benny Putra.

Diskominfo Kampar menegaskan akan selalu siap bersinergi, memberikan pendampingan teknis, serta mendukung penuh setiap inovasi digital demi mewujudkan desa-desa di Kabupaten Kampar yang mandiri, inovatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi di era digital.

MK Tolak Gugatan Uji Materi Ketentuan Mobilitas ASN, Aturan UU ASN Tetap Berlaku

Mon, 29 Jun 2026 22:37:54 +0700

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 21 ayat (8) huruf a dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Putusan Nomor 174/PUU-XXIV/2026 tersebut dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Hakim Konstitusi pada Senin (29/6/2026).

Permohonan diajukan oleh Forum Solidaritas Mobilitas Karier (FOSMIK) bersama tiga orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Para pemohon menilai ketentuan mengenai mobilitas talenta dalam UU ASN tidak memberikan batasan waktu yang jelas sehingga memunculkan kebijakan pembatasan mutasi atau mobilitas PNS selama minimal 10 tahun.

Menurut para pemohon, kondisi tersebut telah merugikan hak konstitusional PNS, terutama terkait kepastian hukum, pengembangan karier, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta perlindungan atas alasan kemanusiaan.

Kebijakan larangan mengajukan mutasi sebelum memiliki masa kerja 10 tahun tersebut telah diterapkan pemerintah sejak pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2019 melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Dalam setiap proses seleksi, pelamar CPNS diwajibkan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengajukan permohonan pindah instansi dengan alasan apa pun sebelum memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

Ketentuan tersebut terus diberlakukan dalam pengadaan ASN hingga saat ini dan menjadi salah satu pokok persoalan yang dipersoalkan para pemohon dalam permohonan uji materi ke MK.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa permohonan tersebut berada dalam kewenangannya untuk diperiksa dan para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing).

MK juga mempertimbangkan seluruh dalil, bukti, dan argumentasi yang diajukan mengenai dampak kebijakan pembatasan mutasi terhadap pengembangan karier maupun kondisi pribadi aparatur sipil negara.

Namun, setelah menilai keseluruhan permohonan, MK berkesimpulan bahwa dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

MK juga menegaskan bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (8) huruf a dan Pasal 46 ayat (2) UU ASN tetap konstitusional sehingga tidak diperlukan penafsiran baru sebagaimana dimohonkan para pemohon, termasuk mengenai penetapan masa pengabdian tertentu maupun pengakomodasian alasan kemanusiaan, penyatuan keluarga, dan kesehatan dalam pelaksanaan mutasi ASN.

Dalam amar putusan yang dibacakan di akhir persidangan, Ketua Majelis Hakim menyatakan,

“Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya”, ujarnya

Dengan putusan tersebut, ketentuan mengenai pengembangan talenta dan mobilitas ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan maupun penambahan makna konstitusional.

Sementara itu, kebijakan administratif mengenai pembatasan mutasi PNS yang selama ini diterapkan melalui ketentuan pengadaan ASN juga tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan regulasi dari pemerintah.

Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa apabila di kemudian hari diperlukan perubahan mengenai masa pengabdian atau mekanisme mutasi PNS, perubahan tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang bersama pemerintah melalui proses legislasi maupun penyempurnaan kebijakan di bidang kepegawaian, bukan melalui pengujian konstitusional dalam perkara ini.

Harga CPO Naik, Kelapa Sawit Mitra Plasma ‘Minggu Ini Jadi Rp3.831 per Kg

Tue, 30 Jun 2026 22:37:07 +0700

PEKANBARU - Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma. Berdasarkan hasil kesepakatan tim, penetapan harga kelapa sawit periode 1 - 7 Juli 2026 telah menggunakan Permentan Nomor 13 Tahun 2024.

Kepala Dinas Perkebunan Riau Supriadi mengatakan, berdasarkan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh tim untuk kenaikan harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp 55,60/Kg atau mencapai 1,47% dari harga periodelalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan naik menjadi Rp 3.831,76/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu ke depan.

“Dengan harga cangkang sebesar Rp 19,77/Kg. Pada periode ini indeks K yang dipakai adalah 92,87%, harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp 167,21 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp 444,40 dari Minggu lalu,” katanya.

Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan Permentan nomor 13 tahun 2024 pasal 16 maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp 15.525,00 dan harga kernel KPBN periode ini sebesar Rp 12.795,00.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh timuntuk mitra plasma mengalami kenaikan. Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor naiknya harga cpo dan kernel,” ujarnya.

Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata Kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Provinsi Riau No. 23 Periode : Rabu - Selasa, 1 - 7 JULI 2026

Umur 3 Th (Rp 2,949.68 );

Umur 4 Th (Rp 3,347.18 );

Umur 5 Th (Rp 3,548.50 );

Umur 6 Th (Rp 3,703.60 );

Umur 7 Th (Rp 3,782.99 );

Umur 8 Th (Rp 3,827.74 );

Umur 9 Th (Rp 3,831.76 );

Umur 10-20 Th (Rp 3,810.90 );

Umur 21 Th (Rp 3,750.55 );

Umur 22 Th (Rp 3,692.58 );

Umur 23 Th (Rp 3,630.79 );

Umur 24 Th (Rp 3,563.01 );

Umur 25 Th (Rp 3,486.85 );

Umur 26 Th (Rp 3,440.62 );

Umur 27 Th (Rp 3,394.14 );

Umur 28 Th (Rp 3,348.86 );

Umur 29 Th (Rp 3,331.61 );

Umur 30 Th (Rp 3,317.24 );

Pastikan Tak Ada Anak Putus Sekolah, Pengumuman Hasil Seleksi SPMB SMP Ditunda

Mon, 29 Jun 2026 22:36:09 +0700

PEKANBARU - Pengumuman hasil seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pekanbaru, ditunda dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya tanggal 29 Juni 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dr Alek Kurniawan SP M.Si menyebutkan, penundaan hasil seleksi diambil panitia seleksi (pansel) SPMB demi menjaga keakuratan data, transparansi, serta memastikan hak setiap calon murid untuk mendapatkan akses pendidikan tetap terpenuhi secara optimal.

Disampaikannya, ada beberapa faktor utama yang mendasari penundaan ini di antaranya ?tingginya antusiasme pendaftar sehingga berdampak terhadap proses verifikasi berkas.

Dimana jumlah pendaftar pada tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Tahun ajaran 2025/2026 jumlah pendaftar hanya 9.945 orang. Sedangkan di tahun ajaran 2026/2027 terdapat sebanyak 11.206 pendaftar.

"Untuk itu, panitia membutuhkan tambahan waktu guna melakukan verifikasi berkas persyaratan secara detail dan menyeluruh," ungkap Alek, Senin (29/6/2026).

Selain tingginya antusiasme, optimalisasi daya tampung sekolah swasta yang bermitra turut menjadi alasan penundaan. Hal ini murni dilakukan agar panitia dapat menyinkronkan data pendaftaran luring (offline) yang dilakukan di sekolah karena tidak memenuhi syarat administrasi KK yang lebih dari 1 tahun.

"Sehingga tidak ada anak yang putus sekolah dan panitia berkomitmen agar tidak ada murid yang telah mendaftar tidak tertampung, terlebih saat ini ketersediaan kuota (daya tampung) secara sistem masih sangat mencukupi," tegas Alek.

?Masyarakat dan para orang tua calon peserta didik, diimbau untuk tidak risau atau khawatir. Seluruh tahapan seleksi beserta data nominatif pendaftar tetap dapat dipantau dan diakses secara langsung, transparan, dan real-time melalui situs resmi web smp.spmbpekanbaru.id.

"?Panitia menjamin penuh bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan sekolah akan tetap terkawal dengan baik," tegas Alek.

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat diminta untuk waspada terhadap segala bentuk tindakan penipuan mengingat proses SPMB ini sepenuhnya GRATIS dan tidak dipungut biaya apa pun.

"Jangan percaya kepada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kelulusan atau penerimaan di luar jalur resmi SPMB, terlebih jika oknum tersebut meminta imbalan sejumlah uang," ucap Alek.

?Informasi lebih lanjut mengenai pembaruan tanggal pengumuman resmi akan segera dimuat pada laman web SPMB dan saluran informasi resmi Dinas Pendidikan Koto

Pekanbaru di akun media sosial Facebook @Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Instagram: @disdikpku, TikTok: @disdikpku.

TP PKK Pekanbaru Teguhkan Komitmen Dukung Asta Cita Lewat Berbagai Program Pemberdayaan

Tue, 30 Jun 2026 22:35:25 +0700

PEKANBARU - Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelaksanaan Sepuluh Program Pokok PKK sebagai upaya mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Peringatan HKG PKK bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat gerakan seluruh jajaran TP PKK, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, kecamatan, kelurahan, dan kelompok dasawisma.

"Melalui momentum ini, seluruh kader PKK semakin meneguhkan komitmen dalam melaksanakan Sepuluh Program Pokok PKK sekaligus mendukung kebijakan pembangunan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Sulastri pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Lapangan Bukit Putera Senapelan, Senin (29/6/2026).

Pada HKG PKK ke-54, TP PKK mengusung tema "Kuatkan Sepuluh Program PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045". Tema tersebut menegaskan pentingnya mengoptimalkan pelaksanaan Sepuluh Program Pokok PKK sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

PKK dinilai memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita melalui pembangunan berbasis keluarga yang berkelanjutan dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

"Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, namun memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan karakter bangsa," ujar Sulastri.

Dalam rangka memeriahkan HKG PKK ke-54, TP PKK Pekanbaru telah melaksanakan berbagai kegiatan sepanjang April hingga Juni. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMK), sosialisasi pengembangan UMKM bersama Rumah BUMN, lomba Aku Hatinya PKK, lomba bertutur dan berkisah, gotong royong serentak di seluruh kecamatan, pengelolaan sampah bersama Waste Station dan bank sampah, lomba bazar UP2K PKK, donor darah, serta layanan kesehatan gratis.

Selain itu, TP PKK juga berpartisipasi dalam pemecahan rekor MURI ketan talam durian pada peringatan Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru serta berkolaborasi dalam pelaksanaan sunatan massal bagi 1.200 anak.

Pada puncak peringatan HKG PKK ke-54, TP PKK Kota Pekanbaru turut menyalurkan 1.354 paket sembako kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Lembaga Pengelola Sampah (LPS).

Bantuan juga diberikan kepada organisasi perangkat kecamatan sebanyak 150 paket dan 1.000 paket untuk kader PKK. Rangkaian kegiatan turut diisi dengan penyaluran bantuan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, dan donor darah.

"Seluruh rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Harapan kami, setiap kegiatan benar-benar mampu meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan," tutupnya.

Pemko Pekanbaru Gelar Vaksinasi Rabies Gratis, ini Jadwal dan Lokasinya!

Thu, 25 Jun 2026 18:27:54 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, bakal menggelar kegiatan vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan. Vaksinasi gratis ini bakal diselenggarakan Pemko, melalui Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Pekanbaru, 2 Juli 2026 mendatang.

Kegiatan ini rencananya dipusatkan di halaman Kantor Distankan Pekanbaru, Jalan Ibrahim Sattah, Kecamatan Sail, Pekanbaru.

Masyarakat dapat membawa hewan peliharaan nya untuk mendapatkan vaksinasi rabies gratis. Hewan yang dapat divaksin di antaranya, kucing, anjing, kera/monyet, dan musang.

"Kegiatan ini kita gelar sempena HUT Pekanbaru Ke-242 dan juga dalam rangka kick off bulan vaksinasi rabies serentak," kata Kepala Distankan Kota Pekanbaru, Maisisco, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, vaksinasi rabies diberikan kepada hewan yang memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya hewan dalam kondisi sehat, berusia minimal tiga bulan, tidak sedang bunting, dan dapat dikendalikan oleh pemilik saat proses vaksinasi berlangsung.

Masyarakat bisa mendaftar melalui link s.id/VaksinHewanGratisPku untuk mendapatkan vaksinasi gratis bagi hewan peliharaannya. Kegiatan nantinya bakal dimulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB.

"Kita targetkan untuk 200 hewan peliharaan yang mendapat vaksinasi rabies gratis ini," jelasnya.

Maisisco mengajak seluruh masyarakat Pekanbaru yang memiliki hewan peliharaan, agar memberikan vaksinasi rabies guna mencegah penyakit rabies pada hewan tersebut.

Kemudian juga bermanfaat untuk melindungi keluarga dan masyarakat terhadap gigitan hewan rabies. Serta menjaga lingkungan tetap aman dan ssehat.

Wali Kota Pekanbaru Raih Penghargaan Responsive Governance dari JMSI

Fri, 26 Jun 2026 18:26:55 +0700

PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mendapatkan apresiasi dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Riau. Agung mendapatkan apresiasi dengan kategori Responsive Governance.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Makarius Anwar, Jumat (27/6/2026) malam di Gedung Kaharuddin Nasution, Markas Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Penyerahan apresiasi ini berlangsung dalam puncak Peringatan HUT ke-6 JMSI Riau. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diraih.

Markarius menyebut bahwa apresiasi Responsive Governance ini merupakan buah dari komitmen seluruh jajaran pemerintah kota dalam melayani masyarakat. Ia menilai semua pihak juga mendukung upaya pemerintah dalam memberi pelayanan optimal bagi masyarakat.

?"Penghargaan ini bukan sekadar piagam, tetapi menjadi motivasi besar bagi kami di Pemerintah Kota Pekanbaru untuk terus meningkatkan kinerja," ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa penghargaan ini memacu pemerintah kota agar bisa lebih responsif, cepat, dan tanggap dalam menindaklanjuti setiap persoalan yang ada di tengah masyarakat. Apalagi Kota Pekanbaru sudah memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) 112.

?Markarius juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah dan media massa, khususnya jaringan media siber, sangat krusial. Terutama menjembatani aspirasi warga agar pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal ke depannya.

"Kita akan terus bersinergi dan berkolaborasi, antara pemerintah dan media massa, terutama dalam menjembatani aspirasi warga," ungkapnya.

Pemprov Riau Serahkan Data Tunggakan PKB kepada Pemkab Kuansing, Perkuat Sinergi Tingkatkan PAD

Sat, 27 Jun 2026 18:25:39 +0700

KUANTAN SINGINGI – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyerahan data tunggakan PKB sebagai dasar percepatan penagihan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penyerahan data tersebut dilakukan oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangkaian kunjungan kerja di Kantor Bupati Kuantan Singingi, Sabtu (27/6/2026). Kegiatan tersebut turut didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari.

Pada kesempatan tersebut, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyerahkan secara simbolis data wajib pajak kendaraan bermotor yang masih memiliki tunggakan kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Menurutnya, data tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas penagihan pajak kendaraan bermotor.

"Penyerahan data ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sinergi antara Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten sangat penting agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan," ujar SF Hariyanto.

Ia menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mendukung berbagai program optimalisasi pendapatan daerah. Kolaborasi yang terjalin diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

"Dengan meningkatnya penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor, maka kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin baik. Karena itu, kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, mengatakan bahwa data tunggakan PKB yang diserahkan merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Melalui sinergi tersebut, proses penagihan diharapkan menjadi lebih efektif sehingga potensi penerimaan daerah dapat terus meningkat.

"Data ini akan menjadi bahan tindak lanjut bagi pemerintah daerah dalam melakukan pendekatan kepada wajib pajak. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis tingkat kepatuhan masyarakat akan terus meningkat dan berdampak positif terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah," pungkasnya.

Pada kesempatan itu juga, Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau atas langkah kolaboratif dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penyerahan data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurutnya, data tersebut akan menjadi acuan penting bagi pemerintah kabupaten dalam meningkatkan koordinasi serta mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Riau atas dukungan dan sinergi yang terus dibangun. Data tunggakan PKB ini akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kuantan Singingi semakin meningkat," ungkap Suhardiman.

Momentum HPN 2026, Pemprov Riau Dorong Pers Profesional dan Adaptif di Era Digital

Fri, 26 Jun 2026 18:24:42 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mendorong insan pers untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kemampuan beradaptasi di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Di era digital saat ini, media massa memiliki peran strategis dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif guna mendukung pembangunan serta menjaga kepercayaan publik.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi, pada Malam Puncak HUT ke-VI JMSI Provinsi Riau yang dirangkaikan dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Gedung Kaharuddin Nasution Makodam I/Bukit Barisan, Kamis (25/6/2026).

Menurut Supriyadi, transformasi digital telah mengubah pola kerja media sekaligus cara masyarakat memperoleh informasi. Kondisi tersebut menuntut media untuk tetap menjaga kualitas pemberitaan di tengah tuntutan kecepatan penyajian informasi.

"Di era digital saat ini, media tidak hanya dituntut cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu menjaga akurasi, kredibilitas, dan keberimbangan berita. Profesionalisme menjadi kunci agar media tetap dipercaya oleh masyarakat di tengah derasnya arus informasi yang beredar," ujarnya.

Ia menilai media memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan informasi yang mencerahkan sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat.

"Pers yang profesional akan menjadi bagian penting dalam membangun optimisme dan kepercayaan publik. Kami berharap media dapat terus menghadirkan informasi yang mencerahkan, mendidik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas," katanya.

Ketua JMSI Provinsi Riau, Dheni Kurnia, mengatakan tantangan industri media saat ini harus dijawab dengan peningkatan kompetensi perusahaan pers dan penguatan etika jurnalistik.

"JMSI berkomitmen untuk terus mendorong perusahaan media siber agar mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, akurat, dan dapat dipercaya masyarakat. Kecepatan dalam menyampaikan informasi harus diimbangi dengan tanggung jawab dan verifikasi yang baik," ujarnya.

Ia berharap momentum HPN 2026 dan HUT ke-VI JMSI menjadi pengingat bagi seluruh insan pers untuk terus menjaga integritas serta meningkatkan kualitas karya jurnalistik.

Menko PMK: Keluarga Harus Menjadi Ruang Aman Bagi Anak

Thu, 25 Jun 2026 18:23:54 +0700

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyampaikan bahwa keluarga seharusnya menjadi tempat paling utama dalam menciptakan ruang aman dan nyaman bagi anak. Untuk itu, melalui gerakan #RuangAmanNyamanAnak (RANA) sebagai gerakan nasional, dia berharap dapat memperkuat pelindungan anak melalui penciptaan ruang yang aman dan nyaman di keluarga, maupun di satuan pendidikan, ruang publik, dan ruang digital.

"RANA merupakan gerakan aman di keluarga, aman di satuan unit pendidikan baik informal dan formal. Aman dan nyaman ditempat umum dan masyarakat, dan juga respon cepat jika terjadi ketidaknyamanan dan ketidakamanan anak," ujarnya, saat meluncurkan gerakan RANA melalui YouTube Kemenko PMK, Kamis (25/6/26).

Pratikno menjelaskan, hadirnya Gerakan RANA merupakan tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang diselenggarakan Kemenko PMK pada 23 Juni 2026 lalu.

Rapat tersebut untuk mengonsolidasikan berbagai upaya perlindungan anak yang selama ini telah dijalankan oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Jadi sekali lagi RANA ini adalah gerakan nasional untuk membangun ruang yang aman dan nyaman untuk anak. Aman dan nyaman di keluarga, aman di tempat pendidikan mulai tingkat daycare, PAUD, TK, hingga satuan pendidikan tinggi, aman dan nyaman di tempat umum, aman dan nyaman di ruang digital," ujarnya.

Menko PMK menambahkan, Gerakan RANA ini memerlukan kolaborasi dan dukungan banyak pihak, karena itu dia mengajak semua pihak untuk sama-sama mewujudkan ruang aman dan nyaman bagi anak.

Dia mengungkapkan, dalam peluncuran Gerakan RANA ini Kemenko PM memanfaatkan dua momen besar, yakni bersamaan dengan Hari Keluarga Nasional dan kemudian juga memanfaatkan momentum tahun ajaran baru.

Jelas dia, Gerakan RANA ini harus menjadi gerakan nasional. Sehingga nantinya gerakan ini akan semakin digaungkan dalam momentum Hari Keluarga Nasional dan dimulainya tahun ajaran baru dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Juli mendatang. Juga akan dikumandangkan bahwa anak harus dalam suasana nyaman dan aman.

"Keluarga menjadi tempat pertama (ruang aman dan nyaman bagi anak), ini penting sekali. Di Harganas 2026 ini kami menyambut gembira temanya "Ayah Wajib Hadir", sebab kehadiran bapak itu sangat penting bagi anak," lanjut dia.

Lebih lanjut, Gerakan RANA akan dijalankan melalui lima pilar utama, yaitu edukasi publik, penguatan keluarga berkualitas, penyediaan satuan pendidikan dan layanan pengasuhan sementara ( daycare ) yang aman, pelindungan anak di ruang digital, serta penguatan sistem respons darurat dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan.

Berikutnya, pemerintah juga akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, melakukan pemantauan secara berkala terhadap implementasi program, serta mempercepat respons apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak.

Upaya tersebut akan disinergikan dengan berbagai layanan perlindungan anak seperti SAPA 129 Kementerian PPPA, Hotline 110 Polri, layanan pengaduan KPAI, Aduan Konten Kemenkomdigi, layanan kesehatan mental Kemenkes, serta layanan sosial anak Kemensos.

"Bapak adalah kompas, bapak adalah keteladanan untuk sampai kepada surga dibawah telapak kaki ibu. Itulah pentingnya peran ayah dalam menciptakan ruang aman dan nyaman bagi anak," tutupnya.