Bakesbangpol Riau Rampungkan Verifikasi Hibah FKUB 2026

PEKANBARU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Riau memastikan telah melakukan verifikasi, evaluasi, dan monitoring terhadap rencana penerima bantuan hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2026, termasuk untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan efektivitas program serta kesesuaian penggunaan anggaran dengan target peningkatan stabilitas sosial dan Indeks Harmoni di Provinsi Riau.

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Provinsi Riau, Lil Fadly Jamil, menjelaskan bahwa hasil evaluasi menunjukkan adanya penyesuaian anggaran hibah FKUB Tahun 2026.

“Anggaran yang sebelumnya diajukan sebesar Rp2,5 miliar dilakukan penyesuaian dan disepakati menjadi Rp700 juta,” ujarnya saat dikutip Jumat (23/1/2026)

Dengan anggaran tersebut, FKUB Provinsi Riau akan memfokuskan pelaksanaan program pada dua kegiatan utama, yakni Rapat Koordinasi FKUB kabupaten/kota se-Provinsi Riau yang direncanakan digelar di Pekanbaru, serta kegiatan sosialisasi moderasi beragama dan dialog interaktif tentang kerukunan umat beragama.

Selain itu, FKUB juga diharapkan berperan aktif mendukung misi ketujuh Gubernur Riau, khususnya dalam upaya peningkatan Indeks Harmoni.

Untuk Tahun 2026, target pengisian survei Indeks Harmoni ditetapkan minimal 1.250 responden, dengan harapan capaian dapat melebihi target agar hasil pengukuran lebih optimal.

"Bakesbangpol juga mendorong FKUB agar turut berkontribusi dalam peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), terutama pada dimensi kehidupan keagamaan di tingkat kabupaten dan kota," ungkapnya.

Terkait kebijakan nasional, Bakesbangpol menyebutkan bahwa pada Tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) yang terintegrasi dalam Asta Cita nasional.

Pengukuran tersebut mencakup empat dimensi, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan religius, melalui e-survey di 353 kabupaten/kota pada 24 provinsi.

"Dari hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan, FKUB Provinsi Riau dinyatakan berkomitmen meningkatkan capaian Indeks Harmoni, sekaligus memperkuat sinergi lintas perangkat daerah untuk mendukung target Indeks Harmoni dan Indeks Demokrasi Indonesia sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri," tandasnya.