Pekanbaru, Pimpinan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Riau Evenri Sihombing bersama Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos, MT lakukan pertemuan di Ruang Kerjanya di Kantor BPKP Wilayah Riau pada Jum'at (13/2)
Dalam pertemuan itu, Bupati Kampar menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, dan akuntabel. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar dalam setiap pengambilan kebijakan strategis, akan senantiasa berkonsultasi dan didampingi BPKP Wilayah Riau untuk mendapatkan second opinion atau pandangan alternatif yang objektif dan komprehensif.
“Setiap kebijakan fiskal harus disiapkan dengan baik dan tidak menimbulkan celah yang dapat mengurangi kepercayaan publik,” ujar Ahmad Yuzar.
Ia juga menyoroti akan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), di mana seluruh OPD diharapkan memiliki kreativitas dan inovasi dalam menggali potensi pendapatan. Salah satunya melalui kerja sama dengan BUMD maupun mitra strategis lainnya.
"Pemerintah Kabupaten Kampar, lanjutnya, berkomitmen meningkatkan kepercayaan baik secara internal dalam birokrasi maupun secara eksternal di hadapan publik. Ia pun mengapresiasi peran BPKP Wilayah Riau dalam memberikan dukungan dan pendampingan pengawasan keuangan yang konstruktif" ucap Bupati Kampar ini.
Sementara itu, Pimpinan BPKP Wilayah Riau menyampaikan kesiapan mereka untuk terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan efektif.
"BPKP Wilayah Riau hadir sebagai mitra kerja pemerintah dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu tata kelola (governance), manajemen risiko, dan pengendalian internal. Kami juga tegas berkomitmen untuk terus berjalan berdampingan dengan eksekutif, demi mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, dan akuntabel" tegas Pimpinan BPKP Wilayah Riau.
Ia juga pada kesempatan ini mengatakan akan pantauannya terhadap penertiban terhadap pedagang kali lima. Pimpinan BPKP Wilayah Riau menyarankan agar setiap tindakan yang diambil Pemerintah Daerah terhadap pedgang kaki lima hemdaknya selalu berkonsultasi dengan pihak BPKP. Atas arahan ini Bupati Kampar juga sampaikan kesediaan dan komitmennya untuk sejapan dengan apa yang diarahkan oleh pihak BPKP.