PEKANBARU — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan enam provinsi sebagai prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan satu provinsi lainnya mendapat penanganan khusus. Provinsi Riau menjadi salah satu daerah prioritas yang kini berada dalam status darurat karhutla.
“Di Sumatera, prioritas penanganan meliputi Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Sementara di Kalimantan ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Untuk penanganan khusus, kami tetapkan Kalimantan Timur,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat kunjungan kerja di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Selasa (29/4/2025).
Suharyanto menjelaskan, pemerintah pusat telah menyerahkan 23 jenis peralatan untuk mendukung upaya pengendalian karhutla di Provinsi Riau. Bantuan tersebut akan didistribusikan lebih lanjut sesuai kebutuhan kabupaten atau kota di wilayah tersebut.
“Bantuan peralatan sudah diserahkan oleh Bapak Menko. Selanjutnya, akan ditentukan oleh Gubernur Riau daerah mana yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penanganan karhutla di wilayah prioritas bukanlah hal baru. Daerah-daerah tersebut disebut telah memiliki perlengkapan dasar, dan pemerintah pusat siap menambah dukungan apabila masih ditemukan kekurangan, termasuk helikopter water bombing, heli patroli, hingga perlengkapan satuan tugas darat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menegaskan bahwa Provinsi Riau telah dinyatakan sebagai wilayah darurat karhutla. Operasi modifikasi cuaca direncanakan mulai 1 Mei 2025 untuk menekan risiko kebakaran lebih lanjut.
“Di Riau, hingga saat ini sudah tercatat 81 hektare hutan dan lahan terbakar. Terdapat 144 titik api yang terdeteksi secara nyata di lapangan,” kata Budi Gunawan seusai memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla di lokasi yang sama.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang menyampaikan bahwa meskipun karhutla masih menjadi tantangan serius, data menunjukkan tren penurunan luas kebakaran dalam beberapa tahun terakhir.
"Pada 2024, luas kebakaran hutan dan lahan turun signifikan menjadi sekitar 370 ribu hektare dari 1,1 juta hektare pada 2023," ungkapnya. Ia juga menyoroti bahwa penurunan ini terjadi meski Indonesia mengalami dampak El Nino yang cukup berat.
Apel kesiapsiagaan tersebut dihadiri pula oleh Wakil Menko Polhukam Loedwijk Freidrick Paulu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, serta Gubernur Riau Abdul Wahid, seperti yang dilansir dari detik.
144 Titik Api, 81 Hektare Terbakar: Riau Resmi Darurat Karhutla
Ikuti Terus Riaupower